OPINI | POLITIK
“Negara yang tunduk pada sistem kapitalisme akan selalu menjadi ‘pasar’ bagi kepentingan investor global, bukan pengelola ekonomi yang mandiri. Persoalan ini lebih dari sekadar gangguan logistik, tetapi juga mencerminkan bagaimana ekonomi kapitalisme menciptakan ketimpangan,”
Oleh : Annisa Juliyanti
BARU-baru ini kita dihebohkan dengan barang milik investor asal China yang akan dikirim ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang tertahan di Pelabuhan Belawan selama 30 hari karena tidak tersedianya jalur transportasi laut yang ekonomis.
Dikutip dari laman antaranews.com, Wakil Gubernur Aceh meminta Bea Cukai Sumut untuk memfasilitasi pengiriman melalui jalur darat dengan pengawasan langsung. Dilihat dari penanews.co.id di mana, barang investor itu sebanyak dua kontainer masih tertahan di pelabuhan Belawan sejak tanggal 30 Januari 2025 akibat tidak tersedianya jalur transportasi laut dari pelabuhan Belawan menuju Sabang.
Pemerintah Aceh mengharapkan bantuan Kanwil Bea Cukai Sumut agar menyampaikan kepada Bea Cukai Belawan untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi proses angkut lanjut dari pelabuhan Belawan ke KPBPB Sabang melalui jalur darat (menggunakan truk) dengan mekanisme pengawasan langsung oleh Bea Cukai selama proses berlangsung. Mengingat investasi ini penting terhadap pengembangan ekonomi Sabang serta untuk memberikan kepastian kepada para investor.
Pemerintah Aceh menekankan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan demi menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sabang. Ketergantungan pada investasi asing mencerminkan lemahnya kemandirian ekonomi daerah.
Negara yang tunduk pada sistem kapitalisme akan selalu menjadi ‘pasar’ bagi kepentingan investor global, bukan pengelola ekonomi yang mandiri. Persoalan ini lebih dari sekadar gangguan logistik, tetapi juga mencerminkan bagaimana ekonomi kapitalisme menciptakan ketimpangan.
Infrastruktur tidak dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi demi kepentingan investor. Akibatnya, jalur transportasi yang lebih murah dan efisien tidak tersedia kecuali jika menguntungkan secara ekonomi bagi pemodal. Ini menunjukkan bagaimana kepentingan rakyat selalu dikesampingkan dalam sistem ekonomi kapitalisme.
Sangat berbeda jauh dengan sistem Islam, Islam memiliki sistem perdagangan yang berpihak pada rakyat, bukan investor asing. Negara dalam Islam bertanggung jawab menyediakan infrastruktur yang menunjang perdagangan secara merata, bukan hanya melayani kepentingan korporasi besar.
Selama kebijakan ekonomi masih berbasis kapitalisme, permasalahan seperti ini akan terus berulang. Sistem ini selalu mengutamakan profit di atas kepentingan rakyat.
Islam menawarkan sistem ekonomi yang berbasis keadilan, di mana negara memiliki peran sentral dalam mengatur perdagangan dan distribusi kekayaan untuk kesejahteraan umat. Maka dari itu hanya dengan sistem Islam yang dapat mensejahterakan umat, dengan selalu memberikan keadilan dalam melayani kepentingan umatnya dan memberikan solusi secara adil. (**)
*Penulis Adalah Aktivis Dakwah
Disclaimer :
Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan Lapan6Online.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi Lapan6Online.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
