“Tahun lalu misalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, Kemenag menempati urutan kedua setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam jumlah pegawai yang terjerat tindak pidana korupsi,”
Jakarta, Lapan6online.com : Isu Radikalisme sedang gencar disuarakan pasca penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto. Isu radikalisme disuarakan sedemikian rupa bahkan sanggup mengalahkan kasus Korupsi yang melanda Kementerian Agama (Kemenag). Radikalisme lebih seksi ketimbang kasus korupsi tersebut.
Seharusnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengedepankan masalah korupsi di Kemenag ketimbang masalah radikalisme. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dengan mengatakan, masalah korupsi di Kemenag merupakan wujud salah satu konsistensi Jokowi dengan agenda reformasi birokrasinya.
“Mestinya korupsi di Kemenag ini dikedepankan, bukan isu radikalisme,” tulis Fadli di akun Twitternya, lansir Moeslimchoice.com, Selasa (5/11/2019).
Pria yang menjabat sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR ini menambahkan, dalam beberapa periode terakhir, Kemenag selalu menjadi sorotan terkait isu korupsi.
“Tahun lalu misalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, Kemenag menempati urutan kedua setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam jumlah pegawai yang terjerat tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Fadli kemudian memaparkan data dari BKN, kementerian mana saja yang pegawainya terjerat kasus korupsi. Hasilnya, Kemenhub, Kemenag, Kementerian PUPR, Kementerian Ristek/Dikti.
“Ini tentu saja memprihatinkan,” tandasnya. Namun patut disayangkan, isu redikalisme seolah lebih seksi ketimbang isu-isu korupsi tersebut. (*)
