Jakarta, Lapan6online.com : Sejak awal penanganan kasus positif corona di Indonesia menjadi perhatian sejumlah pejabat dan peneliti Barat. Secara umum mereka mengkritisi cara penanganan corona yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan Terawan Putranto.
Kementerian Kesehatan hanya memberikan informasi harian tentang jumlah total pasien. Sementara saat ini jumlah kasus yang tercatat mencapai 309 pasien.
“Saya pikir ini tersebar luas di seluruh kepulauan, meskipun sangat lazim di pusat-pusat kota seperti Jakarta dan Bali, tampaknya tidak muncul begitu banyak di antara orang-orang muda di bawah usia 30,” kata seorang diplomat senior Barat, melansir Asia Times seperti dikutip Lapan6online dari situs politik RMOL, Jumat (20/3/2020).
Indonesia mencatat, angka kematian meningkat dari 12 menjadi 25 dalam dua hari terakhir. Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins menempatkan angka kematian Indonesia lebih dari 8 persen, yang tertinggi di dunia bahkan di atas Italia, Iran, Cina, Jepang, dan Spanyol.
Para pakar kesehatan menduga jumlah korban mungkin lebih tinggi dari data yang dirilis. Hal ini jika dilihat dari morbiditas yang tinggi di antara orang tua yang menderita berbagai penyakit lain yang tidak diuji, atau, seperti yang biasa terjadi di Indonesia, tidak pernah menjalani otopsi post-mortem.
Pemerintah telah melakukan upaya pembatasan penerbangan ke Singapura untuk mencegah gelombang penularan susulan. Kebijakan itu dilakukan karena meningkatnya kasus positif di antara orang Indonesia yang datang dari kawasan industri Batam yang berdekatan dengan Singapura.
“Kami prihatin dengan negara-negara di mana ada beberapa kasus virus yang dilaporkan, di mana kami menemukan kasus yang berasal dari negara-negara ini,” isi pernyataan Menteri Pembangunan Nasional Singapura Lawrence Wong, pekan ini.
Sejumlah WNI keturunan Tionghoa telah mengungsi ke Singapura. Mereka khawatir pandemik ini berujung memburuknya ekonomi dan mereka kembali menjadi sasaran kerusuhan seperti pada 1997-1998.
Beberapa konsultan bisnis memperingatkan klien mereka tentang meningkatnya ketegangan sosial-ekonomi dan politik yang mulai menyalahkan pemerintah dalam penanganan covid-19.
Presiden Joko Widodo sendiri menolak desakan untuk memecat Menkes Terawan Putranto, seorang dokter militer yang sekarang banyak dicerca karena gagal menangani pandemi secara serius.
Sumber dalam pemerintah mengatakan, Kepala Gugus Tugas Covid-19 yang baru dibentuk, Doni Monardo, mengeluh tentang sikap Terawan dalam menghadapi meningkatnya kekhawatiran publik tentang seberapa buruk kemungkinan krisis yang akan terjadi akibat pandemik ini.
Sementara, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan turun tangan untuk memangkas birokrasi Kementerian Kesehatan yang menahan impor 500 ribu alat uji dari Tiongkok.
Luhut juga menyetujui izin TKA (tenaga kerja asing) Tiongkok pada 18 Maret untuk kembali ke negaranya sejak krisis dimulai. Para TKA itu telah menghabiskan 14 hari sebelumnya di karantina sebelum dikembalikan ke negara asalnya.
Sebanyak 49 TKA itu sempat tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara, sebelum menaiki kapal ke lokasi proyek peleburan nikel utama di Halmahera, yang proyeknya sempat macet setelah Indonesia menghentikan semua penerbangan dari Tiongkok pada 5 Februari.
Sejak Jokowi menjadi pemimpin dalam menghadapi krisis, para kritikus khawatir bahwa ia terkesan tampak lebih memperhatikan dampak covid-19 terhadap perekonomian daripada meningkatkan sistem kesehatan negara untuk bersiap menghadapi darurat medis besar-besaran. Jokowi juga tidak ingin memberlakukan kebijakan lockdown dengan banyak pertimbangan.
Sejak kasus pertama dikonfirmasi pemerintah pada 2 Maret, hanya 1.255 orang yang telah dites spesimennya. Bandingkan saja dengan Singapura yang melakukan 2.000 tes setiap hari.
Tetapi, bisa saja pengujian di Indonesia akan meningkat setelah Indonesia menerima pengiriman alat uji dari Tiongkok. Saat ini ada 360 rumah sakit yang disiapkan sebagai rujukan untuk pasien virus corona.
(*/Rm/RedHuge/Lapan6online)
