OPINI
Catatan dari Kereta Jayakarta:
“Sangat ironi kalau setelah suara civitas akademik di lontarkan bukan nya para penyelenggara negara merubah dan memperbaiki jalan pemerintahan. Malah seolah menantang suara para civitas akademika itu,”
Oleh : Muslim Arbi
SEJAK Kamis (1/2) hingga hari ini; Sabtu (3/2). Civitas akademika dari sejumlah kampus besar di Indonesia sampaikan petisi dan keprihatinan.
Di awali dari Petisi Bulak Sumur: Citivias Akademika UGM, lalu di susul oleh UII kedua nya di Jogyakarta. Menyusul Kampus UI,.lalu Universitas Andalas Sumatera Barat, dan Universitas Hasanudin, di Makasar.
Kelima akademika kampus besar itu layangkan petisi dan keprihatinan atas penyimpangan pelaksanaan dan pengelolaan negara yang menyimpang dari moral, etika, melawan demokrasi dan memperkosa konsitusi.
Kelima akademika kampus besar Indonesia itu mengingatkan praktek pengelolaan kenegaraan yang jauh dari kenegarawan.
Para civitas akademika berbagai kampus terkemuka menyuarakan situasi tekanan terhadap demokrasi, moral dan etika dan pelanggaran konsitusi yang di alami bangsa dan negara ini.
Sangat ironi kalau setelah suara civitas akademik di lontarkan bukan nya para penyelenggara negara merubah dan memperbaiki jalan pemerintahan. Malah seolah menantang suara para civitas akademika itu.
Apa yang di lontarkan oleh Menko Maratim dalam sebuah video yang nyatakan dukungan terhadap Capres Prabowo adalah bentuk perlawan terhadap suara Kampus dan suara Rakyat.
Belum lagi sejumlah Mentri lain nya di kabinet Seperti: Menko Ekonomi Airlangga, Mentri Perdagangan Zulkifli Hasan, Mentri BUMN, Erick Thohir, Mentri investasi Bahalil Lahadia. Terekam sedang gencar mendukung salah satu paslon.
Apalagi Presiden Joko Widodo secara terus terang akan kampanye dan menyerukan pemihakan terhadap capres tertentu.
Tindakan Joko Widodo itu ibarat aransemen dan sedang menabuh genderang komando agar semua instrumen penguasa dari Mentri Kabinet dan seluruh jajaran nya di tambah dengan kepala-kepala Daerah wajib mendukung Paslon di mana putera nya Gibran sebagai Cawapres nya.
Tindakan Presiden Joko Widodo itu melanggar konsitusi, merusak demokrasi dan menghidupkan politik dinasti dan nepotisme yang telah di kubur dalam-dalam sejak Reformasi 1998.
Jika peringatan para civitas dan akademisi dari lima kampus besar itu tidak di indahkan. Bisa berakibat fatal. Bisa jadi rezim Joko Widodo ini akan bernasib seperti di era Presiden Soeharto.
Sekali lagi. Joko Widodo dan kawan-kawan nya jangan menantang dan melawan Rakyat. Tidak ada sejarah penguasa bertahan lama jika berhadapan dengan Rakyat. Madiun: 3 Pebruari 2024. (*)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
