OPINI | POLITIK
“Kalau Jokowi tidak keluarkan instruksi untuk tidak mobilisasi massa pada 22 September nanti. Berarti mobilisasi massa itu didukung dan atas persetujuan Jokowi,”
Oleh : Muslim Arbi
JIKA di hitung dari sekarang (Rabu 18/9). Maka tanggal 22 September itu tinggal 4 hari lagi. 22 September itu jatuh pada hari Ahad. Atau Minggu dalam kalender nasional. Saya secara pribadi sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh HAbib Rizieq Shihab pada video yang viral:”Hadapi Pasukan Berani Mati Bela Jokowi 22 September, Ini Pesan HRS…
Hak mereka yang namakan diri sebagai Pasukan Berani Mati. Tapi jangan cari mati. Karena potensi di manfaatkan oleh kekuatan tertentu sangat besar sekali. Jadi sebaik nya Jokowi keluarkan seruan agar jangan ada mobilisasi massa pada 22 September nanti.
Kalau Jokowi tidak keluarkan instruksi untuk tidak mobilisasi massa pada 22 September nanti. Berarti mobilisasi massa itu didukung dan atas persetujuan Jokowi.
Jika mobilisasi massa 22 September itu terjadi. Maka kemungkinan besar potensi konflik, benturan dan “perang saudara” bisa terjadi.
Kalau memang Jokowi mau mendesain perang saudara untuk mengamankan diri nya. Sehingga dengan demikian karena terjadi kericuhan nasional sehingga menjadi alasan untuk menunda pelantikan presiden terpilih: Prabowo Subianto dan menjadi dalih Joko Widodo perpanjang kekuasaan nya dengan alasan keadaan darurat.
Kalau dalam pikiran Joko Widodo seperti anggap di atas. Maka sebaik nya dari sekarang Joko Widodo mengundurkan diri dan minta maaf untuk menyelesaikan sisa massa jabatan nya. Sehingga mempermudah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Kalau Jokowi tidak melarang mobilisasi massa pada 22 September. Berarti Joko Widodo memang mau memparjang kekuasaan nya dengan menciptakan huru-hara.
Supaya tidak di tuduh sebagai dalam menggagalkan pelantikan Prabowo Subianto. Maka wajib Jokowi melarang mobilisasi massa 22 September.
Kalau membiarkan mobilisasi massa maka sama saja dengan menyuruh. Dan yang paling bertanggung Jawab adalah Joko Widodo sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan.
Jokowi jangan cari penyakit deh. Penyakit yang sekarang sudah terlalu banyak. Jangan tambah penyakit lagi ya. Bisa berabe deh. Gawat tau. (**)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
