Oleh: Arief Gunawan, Penulis adalah wartawan senior, (*)
Lapan6online.com : VAN MOOK,salah satu Gubernur Jenderal Hindia Belanda bikin hoax, katanya Indonesia merdeka 19 Agustus ‘45. Diproklamirkan oleh Jepang.
Sukarno-Hatta, and Indonesian people ditiadakan. Sebab rezim kolonial benci banget sama pembela rakyat. Belanda kalah mau balik lagi, sambil bikin agitasi, propaganda & hoax. Sehingga bumiputera penjilat putar balik fakta, bahwa di bawah rezim kolonial rakyat hidup makmur.
Dalam skala sekarang mereka mirip influencer/buzzers yang bakal diempanin 72 miliar rupiah dari APBN untuk redam (?) wabah Corona… PKI & Hitler utamakan agitasi, propaganda, teror & hoax. Puter balik fakta buat nutupin ketidakmampuan.
Situasi sosial dibikin chaos & umat diprovokasi. Hitler kasih Pervitin buat pasukannya sehingga seperti robot. Kebohongan yang diputar terus lama-lama jadi kebenaran. Pejabat Indonesia kini mengulang kebiasaan buruk, self denial alias menolak kenyataan, bahwa kondisi ekonomi semakin parah. Tanpa kemampuan inovasi & terobosan untuk turn-around.
Padahal krisis bisa dihindari, tapi tidak dengan cara-cara lama. Namun apa lacur, menteri-menteri di kabinet dan para pejabat umumnya sekarang makin ngawur, and out of reality: Muhadjir sarankan orang kaya kawinin orang miskin buat atasi kemiskinan, Nadiem ngurusin bayar SPP pake Go-Pay, Sri Mulyani kini mau palak rakyat dengan cukai minuman berpemanis, Kepala BPIP sebut agama musuh terbesar Pancasila, Menag-nya beberapa waktu lalu urus cingkrang-radikal-radikul, Yassona salah ketik, Cahyo wajibkan PNS ke ibukota baru kalau tidak silakan out, Airlangga mau kasih 72 miliar buat influencer/buzzers.
Sedang yang lainnya mondar-mandir sibuk pidato. Mereka seperti yakin dengan cara itu masalah Indonesia dapat diselesaikan. Kabinet ngawur hanya buang waktu, anggaran & harapan mayoritas rakyat yang ingin Indonesia lebih baik daripada sekedar melihat kebisingan, janji kosong, dan berbagai kemunduran seperti banyak terjadi saat ini. (*/Konfrontasi)
*Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.
