HUKUM
“Mudah-mudahan terwujud tekad mulia dam tulus kami meraih predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),”
Sanggau | KALBAR | Lapan6Online : Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), bertekad meraih predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2025 dari Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Guna mewujudkan tekad tersebut, seluruh jajaran Kejari Kabupaten Sanggau, mulai dari pejabat struktural Kajari Sanggau, Dedy Irwan Virantama, para kepala seksi, para Kasubsi, para jaksa fungsional hingga tenaga tata usaha dan office boy, beberapa hari lalu, menandatangani pakta integritas , perjanjian kinerja dan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM..
“Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau, Dedy Irwan Virantama dan diikuti oleh Seluruh Pejabat Struktural dan Staf, pada Kamis (23/01/2025),” ujar Kasi Intel Kejari Sanggau Dicky Ferdiansyah, kemarin.
Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas merupakan acara sakral bagi seluruh abdi negara dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat
Ada 6 area yang dipersyaratkan agar dipenuhi setiap kementerian/lembaga/BUMN/BUMD, sehingga dinyatakan lolos meraih predikat WBK/WBBM.
Keenam Area Tersebut Adalah :
Area 1. Manajemen perubahan
- Bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
Rencana Aksi :
a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Area 2. Penataan Tata Laksana
- Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Rencana Aksi :
a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Area 3. Penataan Sistem Manajemen SDM
- Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Rencana Aksi :
a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Area 4 . Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
Rencana Aksi :
a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
Area 5 . Penguatan Pengawasan
- Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.
Rencana Aksi :
a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masingmasing instansi pemerintah.
Area 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Rencana Aksi :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah;
c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
“Mudah-mudahan terwujud tekad mulia dam tulus kami meraih predikat Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” tutur Deddy. (*Kop/Syamsuri/MasTe/Lpn6)
