“Ini politisi-politisi macam apa? Bagaimana mereka dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya kalau terhadap sistem dan keadaan saja tidak bisa diatasi?”
Jakarta, Lapan6online.com : Sikap keras Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Gubernur Anies Baswedan menuai banyak kecaman. PSI dinilai hanya membuat fitnah dan bikin kisruh Publik saja.
Hal itu dinyatakan oleh Sekelompok warga yang menamakan diri GL Pro 08 saat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI, Kamis (21/11).
Mereka datang khusus untuk memprotes Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. GL Pro 08 menuntut Fraksi PSI meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kisruh.
“Alasannya karena pernyataan yang mereka katakan bahwa ada maksud tertentu Pemprov DKI Jakarta untuk korupsi uang rakyat ternyata gak terbukti. Justru mereka buat kisruh dengan cari panggung,” kata Ketua GL Pro 08 Jimmy CK seperti dilansir Grup Jawa Pos, JPNN.com.
Kedua, lanjut dia, GL Pro 08 meminta klarifikasi terkait pernyataan PSI yang mengaku dipaksa untuk menyepakati draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
“Karena kami menilai gak ada pemaksaan dari siapapun. Karena itu, mereka harus tanggung jawab karena jika tidak, dalam waktu dekat kami akan lapor Polda karena memfitnah dan menjatuhkan marwah serta martabat Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta,” ucap Jimmy.
GL Pro 08, rencananya akan memberi waktu sampai hari Senin (25/11) untuk PSI DKI Jakarta memberi jawaban atas dua tuntutan tersebut. “Kalau tidak, akan kami laporkan karena mereka telah memfitnah dan menjatuhkan marwah serta martabat Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta,” tutur Jimmy menambahkan.
Aksi kelompok yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 ini dipicu oleh tindakan dan pernyataan-pernyataan tiga anggota fraksi PSI melalui Twitter, media massa dan secara langsung saat GL Pro mendatangi fraksi itu pada 11 November 2019 silam.
Ketiganya adalah anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo, dan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.
Tindakan William dipersoalkan karena dia mengekspos anggaran dari KUA/PPAS 2020 melalui Twitter. Atas tindakannya ini, William bahkan sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Statemen Anthony dipersoalkan karena dalam dialog di Kompas TV pada 7 November 2019, dia mengaku disuruh menyetujui pagu anggaran tanpa melihat dulu komponen-komponennya. Saat Jimmy dan aktivis GL Pro 08 mendatangi Fraksi PSI pada 11 November 2019 untuk meminta klarifikasi secara langsung dari Anthony, mereka ditemui William dan Justin.
Keduanya menjelaskan kalau yang menyuruh mereka adalah keadaan dan sistem.
Dalam orasinya, Jimmy meyakini kalau William sebenarnya tahu tentang masalah penganggaran, namun sengaja memanfaatkan ketidak mengertian masyarakat untuk menimbulkan kesan bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak transparan dan berniat korupsi.
Sedangkan soal penjelasan William dan Justin untuk menjawab pernyataan Anthony di Kompas TV, Jimmy mengaku bingung karena seseorang dapat menolak sebuah sistem dan melawan keadaan, bukan melakukannya meski terpaksa.
“Ini politisi-politisi macam apa? Bagaimana mereka dapat memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya kalau terhadap sistem dan keadaan saja tidak bisa diatasi?” ucapnya.
Jimmy bahkan mengaku menyesalkan karena dari pertanyaan William dan Justin kepadanya dan dari jawaban-jawaban mereka atas pertanyaannya kala itu, ada kesan kalau mereka ingin menyalahkan Bappeda atas kegaduhan yang terjadi, karena Bappeda lah yang mengunggah KUA/PPAS 2020 ke situs milik Pemprov DKI, yang datanya kemudian diekspos William.
Akhirnya, Jimmy pun menilai kalau tindakan dan pernyataan William, Anthony dan Justin itu merupakan sebuah provokasi dan hasutan bagi warga Jakarta untuk menjatuhkan citra Gubernur Anies Baswedan.
“Karena itu PSI, kami minta jangan bikin gaduh, dan jangan bikin kisruh! Kalau Gubernur Anies memang mau korupsi, kami sebagai pendukungnya pasti ada di barisan kalian. Tapi kalau kalian hanya ingin memfitnahnya, kami akan datang dan datang lagi ke gedung DPRD ini,” ujarnya.
Adapun aksi yang berlangsung hingga menjelang pukul 16:00WIB ini tidak direspons pimpinan dan anggota DPRD DKI karena mereka sedang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke daerah. (JPNN.com/Red-Lapan6online.com)
