Ketua DPD Pasukan Adat Nusantara Indonesia Prov.KalBar Angkat Bicara Terkait Penggusuran Masyarakat Rempang-Batam

0
171
Syafarahman, Ketua DPD I Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) Kalimantan Barat/Foto : Ist.
“Kesejahteraan Rakyat adalah poin utama dan harus di utamakan, ada tidaknya investor masuk sesuatu wilayah tidak menjadi penghalang untuk pemerintah mensejahterakan rakyatnya karna sudah menjadi perintah undang-undang,”

Pontianak | KALBAR | Lapan6Online : Syafarahman, Ketua DPD I Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) Kalimantan Barat angkat bicara terkait penggusuran masyarakat Rempang Batam Kepulauan Riau, pada Minggu (10/09/2023).

Kepada awak media Syafarahman mengatakan “Kami dari Pasukan Adat Nusantara Indonesia turut prihatin atas penggusuran masyarakat rempang dari tanah yang di kelolahnya yang sudah turun temurun,” terangnya.

“Saya berharap Kepolisian tidak menggunakan fisik dalam permasalahan ini, ingat bapak bapak polisi kalian digaji dari uang rakyat, maka salah satu tugas dan fungsi Polisi itu melindungi, mengayomi bukan menghakimi rakyat,” timpalnya.

Seyogyanya investasi yang masuk ke daerah harusnya bisa mensejahterakan Rakyat, bukan menyengsarakan rakyat, andai pun rakyat mau di relokasi seharusnya di mediasikan, di komunikasikan disosialisasikan terlebih dahulu, bukan langsung main gusur dan main pukul.

Bila perlu masyarakat diberi saham dalam perusahaan tersebut sehingga masyarakat yang lahanya di bebaskan tetap bisa mendapatkan pengasilan dari lahan yang pernah dikuasainya.

Kesejahteraan Rakyat adalah poin utama dan harus di utamakan, ada tidaknya investor masuk sesuatu wilayah tidak menjadi penghalang untuk pemerintah mensejahterakan rakyatnya karna sudah menjadi perintah undang-undang.

Investasi yang masuk itu merupakan salah satu sarana mempercepat proses pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, bukan malah sebaliknya malah menghancurkan masa depan rakyatnya.

“Saya berharap kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk memberikan solusi terbaik untuk rakyatnya,” pintanya.

Terakhir jangan sampai investasi yang masuk ke Indonesia ini menimbulkan gejolak penindasan, pengusiran, kami khawatir akan ada perlawanan rakyat kepada investor. jika ini terjadi maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan timbul ketidak percayaan dari dalam dan luar negeri. (*Hendra/Red)