HUKUM | PERISTIWA
“Kami menyerukan agar seluruh instansi terkait terus meningkatkan kerja sama, memastikan tidak ada penyalahgunaan izin tinggal atau kegiatan lain yang bisa mengancam ketertiban dan kedaulatan negara,”
Sekadau | KALBAR | Lapan6Online : Demi memperkuat pengawasan terhadap orang asing, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau menyelenggarakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Sekadau Tahun 2024.
Acara tersebut bertemakan “Sinergitas dan Kolaborasi dalam Penguatan Pengawasan Keimigrasian,” acara ini diadakan di Aula Hotel Vinca Borneo, Sekadau, dan dimulai tepat pukul 09.00 WIB.
Dalam suasana penuh antusiasme, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bambang Irawan, sebagai panitia, menjelaskan bahwa,”Rapat ini bukan sekadar ajang formalitas, tetapi sebuah platform strategis untuk bertukar informasi vital dan mempererat kerja sama lintas instansi,” tegas Bambang Irawan kepada awak media, pada Selasa (30/07/2024).
Tak hanya itu, rapat ini dihadiri oleh Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Frans Simamarta, serta perwakilan dari berbagai instansi penting, termasuk Kesbangpol Kabupaten Sekadau, BIN Korwil Sekadau, BAIS Sekadau, Polres Sekadau, Kodim 1204 Sanggau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, hingga perwakilan dari setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, Kizlar Assad, dalam sambutannya, menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing adalah salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan negara.
“Rapat ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi kita dalam mengawasi keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Sekadau,” ujarnya penuh semangat.
Diskusi berlangsung hangat di bawah arahan Bambang Irawan, mengupas isu-isu terkini seperti kebijakan Selective Policy, dan peran kritis TIMPORA dalam mengawasi orang asing. Kasus-kasus menarik pun muncul, seperti dugaan aktivitas investasi online ilegal oleh pasangan suami istri dengan salah satunya berkewarganegaraan Malaysia, serta perdagangan obat-obatan tradisional ilegal oleh warga negara China.
“Kami menyerukan agar seluruh instansi terkait terus meningkatkan kerja sama, memastikan tidak ada penyalahgunaan izin tinggal atau kegiatan lain yang bisa mengancam ketertiban dan kedaulatan negara,” tegas Bambang dengan nada serius.
Para peserta rapat pun tak ketinggalan, mereka terlibat aktif dalam diskusi, saling bertukar ide dan solusi demi menjaga keamanan wilayah dari dampak negatif aktivitas orang asing. (*Tasya/Saepul)
