“Sinergitas stakeholder dalam mengatasi ancaman Kementerian Pertahanan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan perkembangan gerakan separatisme di Indonesia dan di dalam Pengamanan pemilu 2018 nanti akan disampaikan panglima TNI Progress satelit komunikasi pertahanan,”
Jakarta – Lapan6Online : Pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 10.58 s.d 14.00 WIB, bertempat di ruang rapat Komisi I DPR/MPR RI Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan dan Panglima TNI. Rapat dihadiri oleh 14 orang anggota Komisi I, Ryamizard Ryacudu (Menhan), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (Panglima TNI beserta jajarannya. Rapat dipimpin oleh Abdul Kharis Almasyhari (Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS) didampingi oleh Asril Hamzah Tanjung (Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-Gerindra).
Dalam kesempatan tersebut Menhan menjelaskan bahwa,”Laporan pertanggungjawaban anggaran Kemhan TNI sudah sesuai dengan kebutuhan dan penjelasan tentang rencana anggaran kemhan TNI 2019. Temuan BPK terhadap pengelolaan anggaran dan penggunaan satelit utk keperluan pertahanan RI. Sinergitas stakeholder dalam mengatasi ancaman Kementerian Pertahanan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan perkembangan gerakan separatisme di Indonesia dan di dalam Pengamanan pemilu 2018 nanti akan disampaikan panglima TNI Progress satelit komunikasi pertahanan,” jelas Menhan.
Selanjutnya Panglima TNI memberikan penjelasan secara detail bahwa,”Proker (Program Kerja,red) TNI 2018 disusun dengan prioritas penguatan integratif, modernisasi, dukungan matra darat, laut, udara dan profesionalitas prajurit. Yang menjadi prioritas adalah penguatan di wilayah perbatasan. 11 program prioritas telah terlaksana 100%. Dalam pengembangan organisasi telah dibentuk 4 Divisi untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas nasional khususnya di wilayah Indonesia Timur. Peresmian satuan TNI terintegrasi Natuna untuk menghadapi ancaman di perbatasa. Di bidang alutsista, rata-rata pencapaian 62,35% dan diharapkan 2019 mencapai 72-75%. Pada bidang penguatan kekuatan, 2018 TNI melaksanakan operasi militer (25/bulan). Sedangkan penguatan kekuatan di luar negeri, telah tercapai 8 misi PBB. Untuk capaian OMP TNI, daya tangkat efektif dan kedaulatan NKRI terjamin, telah juga menghalau 150 pelanggaran wilayah udara,” jelas Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI menambahkan,”Untuk penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan, TNI berperan aktif dalam SAR di Lombok dan mengevakuasi korban bencana Lion Air. Untuk latihan kesiapsiagaan PPRC TNI telah dilaksanakan pada 30 April-12 Mei 2018 di Morotai dan dari sisi anggaran, daya serap anggaran 99,35%. Anggaran 2018 tidak memuat kontinensi penanggulangan bencana alam dan rendahnya sistem alutsista. Asumsi PDB Rp.14,288,6 T dan anggaran pertahanan 2018 sebesar Rp.113,143 T. Saat pengamanan Pilkada serentak 27 Juni 2018 menurunkan 99 ribu personel dan pengerahan pada beberapa skala besar lainnya adalah saat Asian Games, IMF Annual Meeting, Gempa Lombok,” tambahnya.
Masih dalam penjelasan Panglima TNI,”Mengenai tragedi penembakan di Nduga menyebabkan 1 prajurit TNI meninggal dan 23 karyawan lainnya. Citra TNI di mata masyarakat, menempatkan TNI sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik. Mengenai 2019, karakter ancaman bersifat eskalatif, mixed dan terjadi dalam tempo tinggi serta membutuhkan TNI yang adaptif. Mengenai indikasi potensi bencana alam 2019, tidak bisa diabaikan terlihat dari pergerakan tektonik. Tema rencana kerja 2019 adalah pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas termasuk diantaranya stabilitas kemananan nasional dan suksesnya Pemilu serentak. Proteksi operasi TNI 2019 di Papua dengan pengamanan daerah rawan, penegakkan hukum, dan pengamanan pembangunan Trans Papua. Untuk bencana, TNI menyiapkan pasukan tanggap cepat dan berkoordinasi dengan BNPB,” ungkapnya.
“Untuk pengamanan Pileg dan Pilpres 2019, TNI menyiapkan personel sebanyak 182.286 personel dan akan melakukan kelanjutan 11 program prioritas TNI. Anggaran 2019 mencapai Rp.88.090.095.049.000 namun masih belum mencakup kontinensi penanggulangan bencana. Proyeksi penerimaan alutsista TA 2019 : Mengenai pengamana maritim untuk menghadapi ilegal, TNI telah mengefisiensikan fleet quick response, operasi terpadu oleh TNI dan stakeholder maritim, penggunaan pos bersama di wilayah perbatasan (Bea cukai),” pungkasnya. Leman/Tim
