Jakarta, Lapan6online.com : Direktur Utama Indonesian Of Social Political Institute (ISPI) Deni Iskandar, meminta agar Pimpinan DPR RI bersama Komisi III, tidak hanya membahas soal kasus Djoko Tjandra, akan tetapi, pembahasan kasus Harun Masiku yang saat ini statusnya masih menjadi buronan KPK itu, harus masuk juga dalam agenda pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang rencananya akan dilaksanakan bulan Agustus nanti.
“Langkah DPR melakukan rapat dengar pendapat terkait kasus Djoko Tjandra ini sudah tepat. Namun, sebagai lembaga negara yang fungsinya mengawasi kinerja pemerintah, pembahasan soal kasus Harun Masiku juga penting untuk di masukan dalam agenda RDP nanti,” Kata Deni Iskandar kepada redaksi Lapan6online, Jumat 1 Agustus 2020.
Sampai saat ini, menurut Deni, aparat penegak hukum dari mulai Kepolisian, Badan Intelejen Negara (BIN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum bisa mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra dan Harun Masiku.
Namun demikian, Ia menjelaskan, hal tersebut seharusnya tidak membuat DPR sebagai legislatif harus diam dan tidak mengawasi kinerja pemerintah, menjadi mitra kerjanya.
“Pada prinsipnya bahwa, DPR ini punya wewenang untuk mengawasi kinerja pemerintah yang menjadi mitranya. Makanya kami menyarankan agar dalam RDP nanti, DPR tidak hanya membahas kasus Djoko Tjandra. Kasus Harun Masikhu juga penting untuk dibahas. Bila kasus Harun Masikhu tidak dibahas dalam RDP nanti, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan laporkan pimpinan dan anggota Komisi III ke MKD,” tegas Deni Iskandar.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat koordinasi dengan Pimpinan Komisi III DPR untuk mencari solusi terkait langkah pengawasan yang akan dilakukan lembaganya tentang kasus buronan Djoko Tjandra.
“Sebentar lagi Pimpinan DPR akan mengadakan rapat koordinasi dengan Pimpinan Komisi III DPR untuk mencari jalan keluar. Karena kalau melihat masalah Djoko Tjandra, kita bukan bicara penegakan hukum saja, tetapi ini terdampak pada kepercayaan investor terhadap penegakan hukum di Indonesia,” kata Dasco.
(*/Lapan6online)
