“Apa yang terjadi dalam sistem demokrasi ini sungguh jauh berbeda dengan bagaimana pandangan Islam mengenai pemilihan pemimpin dalam suatu negara yang menghasilkan pemimpin amanah dan bertanggung jawab,”
Oleh : Zhuhriana Putri
Jakarta | Lapan6Online : Pilkada tahun 2020 ini tentu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, Indonesia tetap harus menjalankan Pilkada di tengah kondisi wabah Covid-19 yang juga masih belum usai dari negeri ini.
Bahkan demi tetap berlangsungnya Pilkada tahun ini, keselamatan jiwa manusia pun rela dikorbankan, pasalnya banyak diantara kontestan Pilkada positif Covid-19.
Dikutip dari laman Bisnis.com (28/09/2020), Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tehapan pilkada serentak 2020.
Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi Covid-19, tetapi hamdan juga menyoroti banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinfeksi virus Corona (Covid-19).
Disebabkan kondisi seperti ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunda debat pasangan calon (paslon) Pilkada Kepri 2020. Sebab, tiga anggota KPU setempat terkonfirmasi positif Covid-19 (Detik.com, 5/11/2020).
Seperti ada keterpaksaan yang mendesak yang memaksakan Pilkada tetap harus dijalankan walau dengan kondisi 70 calon kepala daerah positif Covid-19 dengan 4 jiwa telah meninggal dan 100 KPU positif Covid-19.
Tidak memerdulikan keselamatan jiwa manusia demi kursi yang diduduki oleh penguasa yang didanai para kapitalis. Semakin nampak bahwa pemilihan kepala daerah ini bukan memihak untuk melayani dan mementingkan kepentingan rakyat.
Kalau lah dikatakan Pilkada ini tetap diselenggarakan demi pengorbanan besar kepada demokrasi, pertanyaannya adalah apakah layak pengorbanan besar tersebut diberikan untuk demokrasi ?
Padahal hari kian hari demokrasi ini semakin menunjukkan wajahnya bahwa slogan yang selama ini dibanggakan dalam demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanyalah ilusi belaka. Slogan yang hanya menjadi slogan tanpa penerapan yang pasti.
Kekuasaan yang ada dalam demokrasi hanyalah bertujuan untuk memuluskan kepentingan para kapitalis untuk menguasai seluruh sumber daya alam dalam negeri, tanpa memerdulikan hak rakyat dalam suatu negara.
Dari proses pemilunya saja sudah tidak mementingkan keselamatan jiwa manusia, lantas ke depannya pemerintah seperti apa yang dihasilkan dari pemilu ini ?
Seharusnya penguasa hari ini memfokuskan bagaimana mencari solusi dalam menyelesaikan wabah ini, bukan fokus memenuhi keinginan nafsu yang ingin terus berkuasa. Yang mana dari Pemilu ini justru akan memunculkan penyebaran wabah Covid-19 yang tiada ujungnya.
Apa yang terjadi dalam sistem demokrasi ini sungguh jauh berbeda dengan bagaimana pandangan Islam mengenai pemilihan pemimpin dalam suatu negara yang menghasilkan pemimpin amanah dan bertanggung jawab.
Dalam sistem Islam, seorang penguasa dipilih karena kapasitasnya dalam memimpin dan memahami hukum-hukum syara yang harus diterapkan dalam kehidupan. Bukan dipilih demi melancarkan kepentingan para kapitalis dan konglomerat.
Bukan juga dipilih karena ingin memuaskan nafsu duniawi. Tentu saja pemimpin seperti ini hanya akan ada dalam sistem yang benar juga, sistem yang mengedepankan ridho Allah dibanding kepentingan pribadi. Tiada sistem yang benar selain yang berasal dari Sang Maha Benar juga yaitu sistem Islam.
Sudah saatnya rakyat tidak menaruh harapan kepada sistem demokrasi lagi. Kini saatnya kita mencari solusi pengganti yang mampu melahirkan pemimpin amanah dan bertanggung jawab dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah. (*)
*Penulis Adalah Aktivis Mahasiswa
