OPINI
“Hal ini seharusnya menjadi evaluasi bahwa solusi yang telah diberikan pemerintah sebelumnya tidaklah efektif, sehingga tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas masalah pandemi ini,”
Oleh : Uci Riswahyu,S.Akun
PEMERINTAH Indonesia memperkenalkan istilah “PPKM darurat” untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. Hingga Kamis (01/07), kasus harian kembali pecah rekor 24.836 kasus atau meningkat dua kali lipat dari dua pekan terakhir. Angka kematian juga meningkat 250% dalam periode yang sama. Angka ini direspons Presiden Joko Widodo dengan pengumuman kebijakan PPKM Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.(www.bbc.com/01/07/2021).
Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, Selasa (6/7/2021), menunjukkan total ada 271 kasus positif Corona akibat lima varian baru. Kelimanya adalah varian Alpha, Beta, Delta dan dua varian terbaru yaitu Eta dan Kappa. Dari total tersebut, varian Delta masih paling mendominasi di Jakarta dengan jumlah 195 kasus.Kemudian disusul varian Beta sebanyak 28 kasus, Alpha 33 kasus, Eta empat kasus, dan satu kasus Kappa. (nasional.kompas.com/06/07/2021)
Kasus Covid-19 yang semakin meningkat, tentu membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Terlebih lagi telah muncul beberapa varian baru dari virus tersebut. Hal ini seharusnya menjadi evaluasi bahwa solusi yang telah diberikan pemerintah sebelumnya tidaklah efektif, sehingga tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas masalah pandemi ini.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo menilai sejak awal pemerintah keliru dalam mengimplementasikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mengatasi pandemi Covid-19. Pasalnya menurut dia, alih-alih membatasi aktivitas demi menekan laju penyebaran virus corona (SARS-CoV-2), PPKM yang ada justru lebih longgar dibanding Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (cnnindonesia.com/01/02/2021).
Melalui kebijakan PPKM darurat, pemerintah menutup tempat-tempat ibadah serta memaksa para pedagang untuk menutup mata pencaharian mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Namun anehnya, ditengah pembatasan aktivitas masyarakat pemerintah malah masih membuka penerbangan internasional. Hal ini terkesan menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan masalah pandemi ini melalui kebijakan tersebut.
Jika dari awal pemerintah bergerak cepat dengan melakukan lockdown serta menutup sementara seluruh akses hubungan internasional, tentulah kasus covid-19 tidak akan terus meningkat sampai saat ini. Negara juga seharusnya bertanggung jawab dalam mejamin keberlangsungan hidup seluruh rakyatnya terutama dimasa pandemi. Pemerintah harus menanggung kebutuhan pokok seluruh rakyat yang membutuhkan, sehingga rakyat benar-benar dapat melakukan lockdown dengan maksimal tanpa harus kelaparan.
Hanya saja dalam sistem kapitalis yang diadopsi negara saat ini, tidak akan mungkin dapat memberikan solusi tuntas dalam menangani permasalahan tersebut. Hanya dengan kembali pada penerapan Islam kaffah dalam institusi negaralah, sebagai solusi tuntas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di negara ini termasuk masalah pandemi. Khalifah akan bertanggung jawab penuh untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyatnya serta sepenuh hati dalam menyelesaikan semua permasalahan yang dihadap olehi rakyat. Wallahu’alam. (*)
*Penulis Adalah Alumni Fakultas Ekonomi UMA & Aktivis Dakwah
