Lapan6Online | JAKARTA – Dua anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi mengajukan gugatan uji Materi Presidential Threshold nol persen ke Mahkamah Kontitusi (MK) Jumat (10/12/2021) kemarin.
Dua orang Senator itu adalah Fachrul Razi dan Senator Bustami Zainudin. Kedua Senator itu didampingi Kuasa Hukumnya, Refly Harun, mengajukan uji materil UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan Presidential Threshold (PT).
Gugatan uji materi itu diapresiasi Dewan Pendiri Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Hilman Firmansyah. Ia mengajak Elemen Bangsa untuk mengkampanyekan Presidential Threshold Nol Persen agar Demokrasi Indonesia dapat ditegakkan.
“Kita doakan kepada Allah SWT semoga tergugah hati Hakim MK memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia dan kita harapkan Presidential Treshold nol persen jawaban terhadap masa depan Indonesia.” kata Hilman dalam keterangan resminya, Sabtu (12/12/2021).
Hilman menuturkan, sebelumnya, Senator Bustami berharap gugatan Konstitusi ini bisa diterima dan menghasilkan putusan seadil-adilnya terhadap seluruh warga negara Indonesia.
“Kita berharap UU ini menjadi pintu bagi segenap warga bangsa terutama para pemimpin di daerah yang potensial untuk bisa juga berkiprah di tingkat nasional punya kesempatan yang sama untuk mereka bisa mencalonkan menjadi pemimpin nasional.” terangnya.
Menurutnya, Presidential Threshold ini menjadi penting nantinya agar Undang-Undang ke depan dapat menjadi rujukan bagi UU Pilkada.
“Sehingga kalau 20 Persen ini bisa di’Nol’ kan, mau tidak mau, suka tidak suka untuk memilih pimpinan daerah baik Bupati, Gubernur, Walikota, kita juga berharap akan menjadi rujukan yang sama yaitu dengan nol persen.” tandasnya.
Menurut Hilman, sebelumnya Refly Harun menyatakan, telah ada 14 permohonan (uji materi). Dari 14 permohonan tersebut 1 yang belum diputuskan, tapi seluruhnya ditolak tidak dapat diterima.
“Tetapi kami meyakini persoalannya bukan pada argumentasi hukumnya, tetapi pada soal-soal psikologi politiknya bahwa yang Presidential Threshold ini menjadi alat bagi kekuasaan oligarki untuk melakukan dominasi terhadap pemilihan presiden tidak memberikan kesempatan kepada calon-calon lainnya. hanya pada partai dan elit tertentu saja.” ungkap dia.
Hilman mengajak segenap elemen Bangsa untuk terus bergerak dan berjuang mengkampanyekan PT Nol Persen Bersama-sama Civil Society, Mahasiswa, Guru, Pemuda, Buruh, Pedagang, Petani, Nelayan dan Organisasi masyarakat serta elemen Stakholder Demokrasi lainnya.
“Kita bersama bersuara dan berkampanye menyuarakan aspirasi dengan Aksi turun ke jalan, media sosial di daerah masing-masing dan ini sangat penting bagi setiap warga negara yang memiliki Hak konstitusi agar demokrasi dapat ditegakkan,” tandasnya. [RED]
