OPINI
“Laporan Risma itu sempat di soal oleh Komisi VIII DPR, karena dianggap tidak kordinasi. Padahal selama ini Pimpinan Komisi VIII diam seribu bahasa saat kasus mensos Juliari Batubara dari PDIP di tangkap KPK,”
Oleh: Muslim Arbi
KPK segera saja mengusut dan membongkar laporan Mensos Tri Risma Maharini – Soal Data Ganda 21 Juta Bansos yang menghebokan beberapa waktu lalu.
Kalau dilihat dari laporan Mensos Risma ke KPK itu, ini prestasi tersendiri mantan Walikota Surabaya itu untuk mengungkap korupsi yang terjadi di kementrian nya.
Kalau tidak segera di bongkar dan di ungkap tuntas oleh KPK, publik khawatir KPK sengaja menutup-nutupi nya. Tentu nya KPK tidak mau di tuding tidak becus bongkar kasus Bansos bukan?
Publik dan Para Aktifis juga menyinggung KPK yang belum mengusut nama Madame Bansos seorang petinggi Partai dan Anak Pak Lurah, Sang Penguasa yang santer terungkap di publik tetapi KPK belum bergeming usut itu.
Soal data Bansos Ganda yang di laporkan Risma itu bisa terjadi di masa kementrian sosial dipimpin oleh Kader2 Golkar yang seperti mantan sekjen Golkar, Idrus Marham. Kader Golkar lainnya yang jadi mensos adalah Agus Gumiwang, putera nya Mantan Mentri Ginanjar Kartasasmita yang sekarang jadi mentri Perindustrian. Juga KPK perlu periksa Jualiari Batubara, kader PDIP yang sekarang sudah di tahan karena korupsi Bansos di Kemenkes.
Risma yang laporankan ke KPK soal Data Ganda 21 juta ini, bisa saja dilakukan oleh mentri2 sosial sebelumnya yang kini meringkuk di penjara.
Bisa jadi, penggandaan data bansos 21 juta itu dijadikan sebagai saweran ke partai politik, dimana mentri2 itu berasal. Oleh karena KPK harus punya keberanian untuk usut tuntas hal tersebut.
Jika 21 juta data ganda itu di kalikan Rp 300.000 per paket. Rp 6,3 Triliun uang negara raib di korupsi di Kemensos atas nama bantuan sosial. Ini pasti menambah daftar panjang korupsi lainnya seperti, Kasus Korupsi Asabri 23,7 T,.Korupsi BPJS Tenaga Kerja 20 T, Jiwasraya 13,7 T, Pelindo II 6 T, Bansos 5,9 T, EKTP 2,3 T dan Korupsi kasus Lobster Rp 900 Miliar yang menyeret Mentri Gerindra Eddy Prabowo.
Publik menunggu kerja nyata KPK untuk tuntaskan kasus2 Korupsi Kakap itu termasuk laporan terbaru dari mensos Risma. Laporan Risma itu sempat di soal oleh Komisi VIII DPR, karena dianggap tidak kordinasi. Padahal selama ini Pimpinan Komisi VIII diam seribu bahasa saat kasus mensos Juliari Batubara dari PDIP di tangkap KPK.
Dan soal Bansos ini KPK telah memangil ketua Komisi VIII, dan belum memeriksa wakil ketua komisi VIII dari Golkar, Ace Hasan Shazily, padahal beberapa waktu lalu sejumlah mahasiswa mendemo KPK dan menyebutkan Ace Hasan Shazily yang sekarang rangkap sebagai PLT Ketua Golkar DPD I Jawa Barat itu, ikut menikmati Dana Bansos dan KPK belum menetapkan tersangka dan menahan Herman Herrry dan Ihsan Yunus dari PDIP yang nama nya sudah di sebutkan di Pengadilan, karena turut menikmati dana bansos yang untuk orang miskin itu. (*)
*Penulis Adalah Pengamat Sosial Politik
