Jakarta, lapan6online.com – Lima unsur organisasi yang mengatasnamakan ‘Jakarta – Kami Kompak’ terdiri dari Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ), Semangat Kebangkitan Tambora (SKT), dan Perkumpulan Orang Betawi (POB) menyuarakan aspirasinya di depan Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Rabu (31/3/2021) siang, terkait poin 8 janji dari 23 Janji Anies Baswedan saat kampanye.
Dalam orasinya, Ketua Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutahuruk menyinggung soal pemubajiran anggaran gaji TGUPP, “Anies kami anggap membuang-buang anggaran besar dengan menggaji para TGUPP yang tak memliki fungsional dalam kinerjanya. Sebaiknya TGUPP dibubarkan dan anggaran diperuntukan warga DKI saja,” jelas Amos.
Ketidaktegasan seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dikatakan Amos juga sebagai tindakan dugaan pelanggaran oknum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) baik tingkat Dinas, Sudin, maupun oknum penertiban Kecamatan.
Lanjut Amos, birokrasi pemerintahan jaman Anies, ia sampaikan terlalu berbelit belit. Hal itu menjadi perbandingan beda jauh dengan jaman Ahok. “Jaman Ahok sangat simple dan dia tak segan-segan langsung turun mencopot oknum jajarannya yang melanggar aturan. Birokrasi dijaman Ahok pun tak seribet di jaman Anies. Artinya warga bisa langsung mengadu apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga DKI. Tapi di jaman Anies warga seperti dihadapkan TGUPP yang dianggap tak berfungsi menjebatani suara warga DKI,” bebernya.
Dalam tuntutan aksi tersebut, Amos menyebut hasil audit BPK DKI Jakarta mencatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E terkait penyelenggaraan acara tersebut senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp 983,31 miliar pada 2019-2020. “Terungkapkan bahww Anies sudah bayar hampir Rp 1 T demi Formula E. “Ketusnya.
Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini menyampaikan dalam konferensi Pers nya didepan Balaikota paska Aksinya bahwa ia menyayangkan ketidakjeliaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kontrol kinerja SKPD nya. Ia menyinggung birokrasi bobrok dalam pemerintahan Anies menjadi dasar rusaknya moral pejabat DKI.
“Asal Bapak Senang (ABS) mungkin ungkapan itu yang pas dilabelkan para pembantu-pembantu Anies di tingkat Dinas, Walikota, Sudin, Kecamatan dan Kelurahan, sehingga Anies kecolongan dengan adanya indikasi pembiaran nakal yang dilakukan jajarannya. Tentu hal itu menjadi sasaran empuk untuk menudingnya sebagai Gubernur yang melakukan tindakan Masif, dan itu patut diduga dilakukan dengan kesengajaan, karena tidak adanya tindakan tegas dari orang nomor 1 di DKI Jakarta ini. “Papar Opan.
Opan juga mengapresiasi respon positif Sekda DKI Marullah Matali atas aksi damai yang bertajuk ‘Kami Cinta DKI Jakarta’ di Balaikota. Dalam ucapannya kepada FWJ – Indonesia, ia menganggap perlu adanya kritik membangun untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sekda juga berjanji akan merangkul dan memberikan ruang diskusi terkait tuntutan aksi tadi
Sebagai fungsi kontrol sosial yang melihat secara fakta dilapangan, Ketua Forum Wartawan Peduli Jakarta (FWPJ) Agus Supriyanto mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan harus bersedia mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk unsur wartawan terkait maraknya dugaan praktik nakal oknum di Dinas, Sudin Citata maupun oknum ditingkat Kecamatan.
“Ingat, salah satu dari 23 poin janji kampanye Pak Anies adalah menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi. Kita (FWPJ, FWJ, KPJ, POB) dan unsur-unsur lainnya yang ikut aksi ini menagih janji kampanye Pak Anies. Naah kita ingin mengingatkan Pak Anies untu menuntaskan janjinya. Saat ini masih banyak dugaan praktik penyimpangan birokrasi, abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) para pejabat di DKI dalam hal ini di dinas maupun sudin citata. Kita minta Pak Anies membereskan anak buahnya yang nakal itu,” tandasnya.
Wartawan yang sudah 17 tahun mengabdi di Rakyat Merdeka Group/Holding Jawa Pos Group itu menegaskan, saat ini, inspektorat DKI masih lemah alias belum maksimal menjalankan fungsinya dalam mengawasi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Harusnya, inspektorat lebih tajam lagi dalam melakukan pengawasan. Mendengar, menerima laporan dan menindak tegas pejabat yang nakal,” paparnya.
Jurnalis yang biasa disapa AGS ini pun mengapresiasi Sekda DKI, Marullah Matali yang langsung merespon aksi di balaikota tersebut. “FWPJ sangat mengapresiasi Pak Sekda Marullah yang dengan cepat merespon aksi teman-teman. Beliau akan menerima perwakilan teman-teman itu bagus. Artinya, Pak Sekda mendengar aspirasi masyarakat. Saya harap, Pak Sekda istiqomah untuk terus menyerap aspirasi warga Jakarta,” pinta wartawan yang puluhan tahun telah meliput di DPRD DKI dan Pemprov DKI tersebut.
Pria lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) ini pun menegaskan, FWPJ bersama FWJ dan teman-teman lainnya akan konsisten mengkritisi Pemprov DKI secara konstruktif. “Karena, kita sangat peduli dan cinta Jakarta. Kita akan awasi, kawal dan kritisi Pak Anies dan jajarannya dengan konstruktif. Sebab, fungsi pers adalah kontrol sosial dan sebagai salah satu pilar demokrasi,. “Pungkasnya. (Red)
