“Kalau sekarang saya tidak tahu, apakah kedunguan dan kebodohan yang akan jadi panglima. Ini masalah besar yang akan dihadapi bangsa kita,”
Jakarta, Lapan6online.com : Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon kembali bersuara keras mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kritik kerasnya menyoroti sejumlah masalah yang belum teratasi, tidak pekanya pemerintah terhadap kepentingan rakyat, kinerja kabinet belum kelihatan, hingga terjadi dwi fungsi polisi, serta penanganan Covid-19 yang dinilai gagal.
Tak tanggung-tanggung Fadli Zon menyebut Orde Jokowi Jilid II ini dinilai gagal, penuh kepalsuan dan diwarnai pengkhianatan.
Fadli mencontohkan, ada dana untuk menangani Covid-19 sebesar Rp5,2 triliun, tetapi dialihkan untuk pelatihan kartu prakerja. Padahal, kata dia, kalau diberikan ke daerah untuk penanganan kasus Covid-19, banyak desa yang akan tercover.
Datangkan TKA
Fadli Zon mengatakan, rencana Pemerintah mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina juga dinilai sebagai penghianatan bangsa. Di saat banyak buruh yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja), banyak masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba saja pemerintah akan mendatangkan tenaga kerja asing.
“Ini bukti penghianatan, seolah-olah kita tidak punya tenaga kerja,” kata Fadli dalam diskusi soal kebijakan publik dengan tema Makna Reformasi di Tengah Pandemi, di Makassar, lansir situs Gelora, Rabu (27/5/2010).
Diskusi yang digelar Narasi Institute itu menghadirkan juga mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mariyah. Fadli Zon menyampaikan pandangannya terkait berbagai masalah di pemerintahan Jokowi, khususnya penanganan Covid-19.
Kebijakan Sering Salah
Menurut dia, seperti sebelum-sebelumnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sering kali salah. Contoh konkretnya, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak punya aturan hukum yang kuat. Belum lagi kebijakan kementerian yang tumpang tindih terkait PSBB.
Dalam demokrasi, terjadi pembungkaman warga. Demokrasi yang didengungkan pemerintah hanya slogan, tetapi esensinya malah mundur. Era Jokowi ini juga dinilai menghidupkan dwi fungsi polisi.
“Dulu itu fungsi ABRI dikedepankan, saat ini saya melihat banyak polisi yang menduduki jabatan sipil jadi dwi fungsi polisi,” katanya.
Salut dengan Soeharto
Melihat kondisi negara saat ini, Fadli dengan tegas mengaku salut dengan sikap brilian Presien kedua RI Soeharto. Banyak pelajaran dan kegemilangan Pak Harto yang patut diapresiasi dan lebih baik dibandingkan dengan era Jokowi.
“Apakah pandemi akan membawa dampak pada kondisi ekonomi kita?,” katanya.
Setidaknya, kata Fadli, pergantian rezim itu akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Rezim akan berganti. Kalau hitungan normalnya, yaitu Pilpres 2024. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa sampai 2024 atau bahkan tidak berubah. “Kita tidak bisa prediksi” katanya.
Menurut dia, seorang pemimpin harus mampu membawa negaranya dari satu fase ke fase berikutnya, menepati janji-janji politiknya. Kalau dilihat dari era Bung Karno, tantangan begitu besar sehingga politik jadi panglima. Masa orde baru, demokrasi yang menjadi panglima, masa reformasi demokrasi jadi panglima.
“Kalau sekarang saya tidak tahu, apakah kedunguan dan kebodohan yang akan jadi panglima. Ini masalah besar yang akan dihadapi bangsa kita,” tandasnya.
(*/RedHuge/Lapan6online)
