“Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat turut terjaring dalam OTT tersebut atas dugaan korupsi lelang jabatan. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah,”
Lapan6Online : Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan adanya peristiwa tangkap tangan oleh KPK di Kabupaten Nganjuk.
“Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk,” jelasnya, pada Senin (10/05/2021).
Menurut Ghufron, OTT tersebut terkait adanya dugaan bahwa Novi terlibat tindak pidana korupsi dalam lelang jabatan.
Namun, Ghufron tidak menjelaskan secara rinci kapan OTT tersebut berlangsung.
Ghufron juga mengaku belum bisa membeberkan informasi lain seperti bukti-bukti dalam OTT tersebut.
Saat ini, ujar Ghufron, pihaknya masih melakukan pengembangan terkait hasil dari OTT tersebut.
Ghufron mengatakan pihaknya kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap uang dan siapa saja pihak yang turut diamankan.
Sementara itu, Novi Rahman Hidayat sendiri menjabat sebagai Bupati Nganjuk Periode 2018-2023.
Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur.
Setumpuk Uang Disita
KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Nganjuk.
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat turut terjaring dalam OTT tersebut atas dugaan korupsi lelang jabatan.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Melansir dari detiknews pada Senin (10/5/2021), tampak setumpuk uang sitaan KPK dari Bupati Nganjuk tersebut.
Berdasarkan keterangan salah satu sumber dari KPK, uang tersebut merupakan suap terkait lelang jabatan untuk Novi.
Ia menyebutkan, Novi menetapkan sejumlah nominal uang bagi yang ingin memperoleh jabatan.
“Untuk camat Rp 100 juta, untuk staf hingga Rp 50 juta,” terangnya, Senin.
Kendati demikian, KPK hingga kini belum merilis informasi resmi terkait jumlah uang tersebut.
Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap Novi dan memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum yang bersangkutan.
Di sisi lain, Kasatgas dalam OTT KPK tersebut ialah Harun Al Rasyid, yang kabarnya menjadi salah satu pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. (*Red/BBS)
