“7 paket multiyears tahun jamak ini lah bermula terjadi nya defisit anggaran daerah kabupaten Barito Selatan akibat pihak pemerintah daerah terlalu memaksakan program multiyears yang seolah olah lebih prioritas, bahkan ironis nya, dampak dari proyek multiyears tersebut ,”
Lapan6OnlineKalteng | Barsel : Dalam tiga terakhir berjalan sampai sekarang, sejak muncul nya program proyek tahun jamak ( Multiyears ) dari tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 yang menelan Dana APBD sebesar 300 Milyar di Kabupaten Barito Selatan mengalami defisit anggaran yang cukup snigfikan.
Tak hanya itu saja, di tambah lagi munculnya wabah Pandemi covid- 19 pada tahun 2020 sampai sekarang semesti nya Pemerintah Kabupaten lebih berhemat dalam mengelola anggaran dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat berskala prioritas yang berhubungan langsung guna mensejahterakan peningkatan ekonomi masyarakat.
Hal itu, mendapatkan sorotan tajam Latif Kamarudin, aktivis Lembaga Pendidikan, Pemantauan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) Koordinator Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah.
Kepada redaksi Lapan6online.com, Latif Kamarudin pada Selasa (05/10/2021) mengatakan,”Ironisnya lagi, sesuai dengan hasil investigasi dan klarifikasi kami selaku kordinator LP3K-RI kabupaten Barito bersama Tim Anggaran Jaya Wardana Ap, selaku Plt Kepala Bappeda kabupaten Barito Selatan menerangkan di tahun total APBD murni tahun 2021 ini Rp. 985.494.991.104,- dari total anggaran tersebut di atas daerah kita juga mendapatkan defisit anggaran tahun 2021 ini sebesar 58 Milyar, yang pertama refocusing anggaran PMK 17 tahun 2021 sebesar 8 persen atau sekitar 41. Milyar dari anggaran yang ada untuk penanganan covid – 19,” jelasnya.
Nah, Lain halnya dengan kritikan Latif bahwa,”Dari anggaran tahun 2021 sebesar 985.494.991.104,- selain defisit 41 milyar, bahwa pemkab mendapatkan serupa teguran dan pemotongan Dana Alokasi Umum ( DAU ) sebesar 17 milyar dari Kementerian di sebatkan keterlambatan pihak tim anggaran dalam merealisasi penyisiran anggaran. Hal tersebut sangat di akui oleh Jaya Wardana selaku Plt kepala Bappeda Barito Selatan,” ujar Latif.
Masih menurut Latif,”Dengan marak nya proyek pemerintah daerah sedang berjalan baik itu yang di laksanakan maupun yang sedang baru baru ini ada lagi lelang proyek pemerintah daerah masih ada lelenang pada September 2021 ini, sedangkan daerah defisit anggaran,di singgung bagaimana sistem pembayarannya. Jaya Wardana kepala Bappeda kepada kami (LP3K-RI dan Media Lapan6online.com) menjelaskan, “kita berupaya mengajukan skema hutang menutup defisit anggaran kepada pihak tiga ( Bank) dengan persetujuan dewan, katanya”. Kami (LP3K-RI dan Lapan6online.com) kepada Kepala Bappeda bagaimana seandainya hal itu buntu atau tanpa persetujuan dewan dengan skema hutang pihak ketiga (bank) jelasnya Jaya Wardana,Ap.”Dengan terpaksa kita pangkas beberapa proyek baik itu sedang berjalan sesuai dengan kemapuan anggaran daerah, di karenakan anggaran kita defisit,” ucap Jaya Wardana. Inilah yang dijelakan oleh Plt Kepala Bappeda tersebut,”beber Latif.
Latif menambahkan bahwa,”Efek dari defisit nya anggaran daerah kabupaten Barito Selatan bermula dari di programkan nya oleh pemkab yaitu proyek multiyears tahun jamak sebanyak 7 ruas infrastruktur yaitu :
1.Peningkatan jalan MTU – Kelurahan Bangkuang- Teluk Timbau – Damparan Rp.50.972.885.450,-
2.Peningkatan jalan jembatan Sei ihi – Mantarem Baru – Reong / Batas Barsel. Rp. 69.470.483.900,-
3. Peningkatan jln Kampung Baru – Teuk Telaga – Muara Talang – Jembatan Surapanji .Rp 44.100.000.000,-
4. Peningkatan jln Godfried Tumang ( ruas 062) Rp. 29.250. 000.000,-.
5. Lanjutan peningkatan jln mayor pithel ( jln Buntok – mabuan – kalahien ) Rp. 28.772.000.000,-
6. Peningkatan jln KM 20 HPH – Rampa mea .Rp. 46.642.845.000.-.
7. Peningkatan jln tabak kanilan – KM 20 HPH. Rp. 20.475.000.000,-. Sehingga hal dari 7 paket multiyears tahun jamak ini lah bermula terjadi nya defisit anggaran daerah kabupaten Barito Selatan akibat pihak pemerintah daerah terlalu memaksakan program multiyears yang seolah-olah lebih prioritas, bahkan ironis nya, dampak dari proyek multiyears tersebut dari tahun 2018 s/d tahun 2020 di beberapa SKPD di daerah mengalami pemangkasan anggaran sampai uang minum pegawai di setiap SKPD harus mengadakan secara sukarela ,di karenakan minim nya anggaran belanja pegawai, hal ini di karenakan pemkab terlalu memaksakan program proyek multiyears tahun jamak sementara anngaran daerah sangat minim dari pendapatan asli daerah nya yang berkedok untuk peningkatan ekonomi masyaratkat,” pungkas Aktivis LP3K-RI Barsel ini. (*Red)
