“Kami selaku masyarakat Blora, tentunya juga ingin tahu hasil dari kunker tersebut yang menghabiskan banyak anggaran. Boleh kan,”
Blora | Jawa Tengah | Lapan6Online : Kegiatan kunjungan kerja (kunker,red) DPRD Blora ke Lombok, Nusa Tenggara Barat ditengah upaya pencegahan wabah Covid-19 menuai banyak kontroversi.
Terlebih lagi, kunker anggota DPRD Blora ke Lombok yang statusnya telah ditetapkan sebagai siaga darurat satu bencana Covid-19, hingga penolakan cek kesehatan para oknum anggota dewan usai kunker oleh petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora, Provinsi Jawa Tengah.
Hal ini seperti yang dilancir dilaman analisapublik.com bahwa yang diungkapkan oleh Koordinator LSM Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Eko Arifianto yang menyayangkan sikap salah satu anggota DPRD Blora yang marah saat hendak diperiksa kesehatannya oleh tim medis Dinkes Blora sepulang dari kunker di terminal Padangan, Bojonegoro.
Bukannya merespon dengan baik, dengan berbagai alasan, justru beberapa anggota dewan tersebut menolak untuk dicek kesehatannya oleh Tim medis Dinkes Blora. Padahal, Pemkab Blora melalui Dinkes dalam rangka mengantisipasi tertularnya Covid-19. Bahkan, anggota dewan terlihat membentak-bentak tim medis dan rekan-rekan sesama anggota DPRD juga ikut mendukungnya. Selain itu, juga ada yang mengeluarkan kata-kata tak pantas untuk diucapkan,” ucap Eko, pada Sabtu (21/03/2020).
Eko menduga bahwa yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Blora merupakan sebuah kejahatan yang berbentuk tindak pidana berupa pelanggaran terhadap Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Selain itu juga, oknum DPRD Blora diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular yang merupakan aturan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Eko juga mempertanyakan hasil dari kunker tersebut yang menggunakan dana dari APBD.
“Kami selaku masyarakat Blora, tentunya juga ingin tahu hasil dari kunker tersebut yang menghabiskan banyak anggaran. Boleh kan,” tanya Eko.
Dirinya berharap anggota DPRD Blora bisa membantu kelancaran pelaksanaan upaya wabah dan menggerakkan motivasi masyarakat dalam penanggulangan wabah.
“Tidak hanya jajaran legislatif, namun termasuk eksekutif, yudikatif dan masyarakat Blora, karena semua bisa terpapar virus ini tanpa terkecuali. Itulah perlunya penanggulangan penyebaran virus Corona yang ada secara dini,” imbuhnya.
Eko juga mengapresiasi kinerja para petugas kesehatan dan sejumlah anggota DPRD Blora yang dengan sukarela memeriksakan dirinya ke Dinkes kemarin pagi.
(Arifin/AP/Red)
*Sumber : analisapublik.com
