Lapan6OnlineKALBAR l Pontianak : Sekala Nasional permasalahan tanah menjadi topik pembicaraan dikalangan masyarakat yang haknya dirugikan.
Oleh sebab itu hadir ditengah kita Tenaga Ahli Profesional Kantor Staf Presiden Yanes Y Frans dan Ketua Umum Sekretariat Nasonal Komite Penegakan Pro Justitia (Seknas KPPJustitia) Chandra Kirana, S.H., CP.NNLP., CH., CHt., CM.NNLP, di Kalimantan Barat.
Staf Presiden tersebut telah menerima aduan serta informasi dari pengurus YPKOT (Yayasan Pemakanan Orang Tionghua) di Sungai Kunyit Mempawah, untuk melihat tentang keadaan makam saat ini.
Untuk mendapat berkeadilan. Pengurus YPKOT Sungai Kunyit, Yanes dan Chandra dibawa ke lokasi pemakaman YPKOT untuk melihat kondisi makam disana yang telah ditimbum oleh PT Wika yang mengerjakan proyek pelabuhan Pelindo di Pantai Kijing Sungai Kunyit, sehingga kuburan tidak terlihat lagi.
Dikabarkan, saat ini ahli waris melakukan sembahyang hanya di atas gundukan tanah yang mengubur makam orangtua mereka (Ahli Waris).
Pada pertemuan itu pengurus Yayasan juga menunjukkan batas-batas dan patok yang telah sengaja digeser dan makam-makam yang terendam air akibat kesengajaan pengerjaan proyek yang membentengi lokasi dengan tanah Galian.
Pada hujan tiba dijelaskan, air tidak mengalir lalu mengenangi dan merendam makam Tionghua tersebut.
Bukan hanya soal batas yang digeser, pada kesempatan itu pengurus YPKOT memperlihatkan bukti surat luas dan ukuran lahan yayasan yang terdapat perbedaan sampai lebih 4000 M² dari ukuran yang ada, dimana berdasarkan surat yang dimiliki yayasan ketika pengukuran ulang tidak ada perubahan.
Menyikapi hal itu Yanes Y Frans menyampaikan akan menginformasikan hal itu kepada pihak-pihak terkait dan melaporkan pada atasannya di KSP (Kantor Staf Presiden), apalagi dikatakannya dia telah melihat langsung persoalan tersebut di lapangan.
Ditambahkan Chandra, Bahwa timnya sudah turun sejak tahun 2019 sampai saat ini.
Dia mengingatkan kepada oknum-oknum yang bermain dalam proyek Pelabuhan untuk siap menerima resiko.
Demikian juga dengan permasalahan lahan YPKOT yang belum ada penyelesaian pembebasannya karena terkendala akibat saling klaim antar yayasan, untuk segera diselesaikan dan dicarikan solusi.
“Selama melakukan monitoring dan investigasi di Kalbar kali ini, kami banyak menerima keluhan masyarakat. Dan setidaknya ada tiga Kabupaten masyarakat yang dirugikan oleh mafia tanah, yakni Kabupaten Mempawah, Sambas dan Kota Singkawang. Tentunya akan menjadi atensi kami ke depannya,” Ujar Yanes Y Frans yang didampingi Chandra Kirana. (*YULIZAR/Red)
