OPINI
“Di mana negeri kita pada hari ini diatur dengan konsep kapitalis neoliberal, berbagai kepelikan terhadap kondisi hari ini, semuanya dilandasi karena pelaksanaan penerapan sistem politik demokrasi, dan sistem ekonomi liberal, yang dijalankan saat ini,”
Oleh : Dina Aprilya
KASUS kematian akibat Covid-19 di Indonesia pada Jumat (23/7) kembali menempati posisi pertama di dunia. Sementara itu, kasus harian Covid-19 naik ke posisi dua dunia di bawah Amerika Serikat. Berdasarkan data yang dihimpun Worldometer, Indonesia bertengger di posisi puncak angka kematian akibat Covid-19 dengan 1.566 kasus, disusul Rusia dengan 795 dan India di angka 536 (cnnindonesia.com, 24/07/2021).
Meskipun pelaksanaan PPKM darurat telah dilakukan, hal ini pun dinilai belum cukup untuk membendung laju penularan, Covid-19. Hingga akhirnya Pemerintah memperpanjang lagi masa PPKM dengan istilah PPKM Level 4. Ini sesuai dengan isi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Aturan PPKM Level 4 tak jauh beda dengan PPKM Darurat (cnnindonesia.com, 26/07/2021).
Kebijakan dengan istilah yang terus dimodifikasi tak juga menampakkan berkurangnya pasien positif. Peluang mobilisasi masyarakat masih terjadi. Pasalnya, pemenuhan kebutuhan pokok individu tidak dijamin oleh negara.
Masyarakat harus berjuang mandiri dalam mengatasi segala keterbatasan yang disediakan di rumah sakit rujukan atau tempat layanan kesehatan lainnya. Pontang panting mencari obat dan oksigen untuk keperluan keluarganya yang terpapar (positif Covid-19). Merunut lagi olengnya penanganan kesehatan ini. Semuanya diawali dengan ketidaksigapan pemerintah mengantisipasi kemungkinan besar terjadi lonjakan gelombang Covid-19.
Mobilitas masyarakat yang tetap tinggi di saat pandemi. Sebagian orang pun abai terhadap protokol kesehatan karena termakan isu konspirasi (menjadi isu yang mudah diterima) atau karena memang minim pemahaman benar.
Ditambah vaksinasi yang merupakan benteng pertahanan pembentukan antibodi ditakuti sebagian orang karena kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) lebih sering diviralkan dibandingkan keberhasilan imunisasi/vaksinasi. Padahal perbandingan berdasarkan data, keberhasilan vaksinasi jauh lebih besar.
Terbukti walaupun ada yang terpapar setelah vaksin tingkat kesembuhan dan pemulihannya lebih cepat. Selain itu bergantinya kebijakan demi kebijakan dengan solusi yang parsial ikut andil. Sehingga masalah dasar dari penanggulangan sebaran Covid-19 tidak terakomodasi dengan baik yaitu penanganan kesehatan.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diberlakukan baik mikro, darurat hingga level 4 saat ini juga tidak diimbangi dengan penutupan jalur internasional, yang berpotensi membawa varian virus dari negaranya. Walaupun warga negara asing telah mengikuti standar operasional kesehatan. Tetap saja menjadi jembatan tidak langsung masuknya varian-varian baru.
Kapitalisme Lebih Mempertimbangkan Perekonomian
Kalau kita telusuri berawal dari kesalahan strategi, dalam mengatasi pandemi yang digagas oleh organisasi kesehatan dunia (WHO), yang diadopsi oleh berbagai negara yakni memiliki prinsip yang dijalankan, dalam menyelesaikan pandemi adalah dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.
Menyelesaikan pandemi dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi adalah bukti kegagalan kapitalisme sekuler, yang hari ini mendominasi peradaban dunia, gagal mendistribusikan kekayaan di tengah manusia, dan juga bukti kegagalan potret peradaban kapitalis sekuler membangun sistem keuangan negara yang kokoh, dan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama di saat situasi wabah.
Jika kita melihat fakta yang kita saksikan hari ini, di mana negeri kita pada hari ini diatur dengan konsep kapitalis neoliberal, berbagai kepelikan terhadap kondisi hari ini, semuanya dilandasi karena pelaksanaan penerapan sistem politik demokrasi, dan sistem ekonomi liberal, yang dijalankan saat ini.
Akhirnya kita bisa melihat pemerintah yang senantiasa abai terhadap urusan rakyat, karena pemerintahan di dalam negara sistem neoliberal ini hanya sebatas regulator. Begitu juga sistem ekonomi liberal yang dijalankan saat ini, telah berhasil menciptakan berbagai ketimpangan ekonomi, sehingga akses masyarakat terhadap berbagai sumber daya ekonomi yang kita miliki, itu tidak sama, berbagai sumber kekayaan justru dikuasai oleh segelintir kapitalis, sementara mayoritas rakyat yang sangat sulit untuk mendapatkannya.
Akhirnya kita juga bisa melihat, angka kemiskinan atau tingkat kemiskinan tidak pernah bisa diselesaikan. Bahkan justru meningkat dan kesejahteraan, rakyat pun, semakin jauh dari harapan. Ditambah selama penangan pandemi ini yang salah, justru semakin memperparah kondisi buruk yang dialami rakyat, karena sistem pengelolaan kapitalis neoliberal.
Konsep Islam Di Dalam Menjamin Kebutuhan Pokok Rakyat
Islam memandang bahwa penyebab utama terjadinya ketimpangan adalah pada buruknya distribusi kekayaan. Sedangkan distribusi kekayaan tak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Oleh karena itu, peran sentral pemerintah menjadi faktor kunci terselesaikannya permasalahan ini. Pemerintahlah yang memiliki kewajiban menjamin kebutuhan umat.
Dalam pandangan Islam pemenuhan kebutuhan dasar itu bener-bener terwujud dalam bentuk yang sesungguhnya, yaitu pemenuhan yang bersifat individual dengan standar kelayakan umumnya masyarakat di tempat hidup, dan hal ini diwujudkan baik dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi sulit ketika tertimpa wabah, dan kuncinya adalah pada penerapan Islam kaffah, dengan pilar utamanya adalah pada penerapan sistem politik dan sistem ekonomi Islam.
Secara politik, Islam telah menetapkan pemerintah adalah penanggungjawab (Ro’in) juga pelindung (junnah), bagi rakyat, peran sentral pengaturan seluruh urusan-urusan rakyat, wajib berada di pundak negara sebagaimana sabda Rasullah SAW. “Imam atau khalifah adalah ibarat pengembala dan dia bertanggungjawab terhadap gembalaannya (rakyatnya)” (HR Al- Bukhari muslim).
Bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, baik pangan, sandang, papan, negara wajib menjamin pemenuhannya secara individu per individu, tanpa ada satu orang pun yang tidak mendapatkannya, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini, ketika negara menjalankan lockdown.
Maka bukan hanya kebutuhan rakyat miskin yang ditanggung, tapi juga kebutuhan seluruh rakyat yang sedang dilockdown, wajib disediakan oleh negara, dan kebutuhan-kebutuhan tersebut pun diantar, oleh negara ke lokasi atau ke tempat rakyat yang sedang dilokalisir, dan untuk menjalankan fungsi tersebut, tentu negara menyediakan sarana transportasi dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Sehingga seluruh barang-barang kebutuhan rakyat bisa terdistribusi secara merata, dan rakyat tidak perlu melakukan mobilitas di luar rumah, yang justru akan semakin memperparah penularan wabah. Wallahhu A’lam Bishshowab. (*)
*Penulis Adalah Mahasiswi, Fakultas Farmasi, Universitas Tjut Nyak Dhien
