Mengapa Kasus-Kasus Korupsi Di Kab.Bandung Tak Tersentuh KPK? Pejabat nya Sakti?

0
20
Muslim Arbi
“Konon di antara hasil KKN mantan Bupati Bandung di simpan di BUMD Kabupaten. Sehingga kepemimpinan BPR yang adalah BUMD selalu di kendalikan oleh orang-orang mantan Bupati atau yang di kehendaki nya,”

Oleh : Muslim Arbi

PEMBERANTASAN kasus-kasus korupsi di Jawa Barat menyisir sejumlah pejabat. Banyak pejabat: Bupati dan walikota di Jawa barat terbukti terlibat korupsi. Akhir nya di hukum penjara.

Sejumlah pejabat terbukti terlibat kasus- kasus korupsi seperti: Kabupaten Bekasi, walikota Bekasi, Bupati Bogor, Bupati Subang, Karawang, Bupati Indramayu, Bupati Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dll. Dari data yang tersiar ada. 17 Bupati Walikota tertangkap KPK. Terakhir Walikota Bandung Yana Mulyana.

Kabupeten Bandung yang pernah di jabat oleh pejabat yang bernuansa KKN seperti Mertua dan Mantu. OS dan DN tak terjamah oleh KPK. Konon kasus Stadion Jalak Harupat ini di jabat oleh Bupat OS. Mertua DN bupati penerus nya. Kasus ini pun sampai saat ini tidak tuntas.

Konon di antara hasil KKN mantan Bupati Bandung di simpan di BUMD Kabupaten. Sehingga kepemimpinan BPR yang adalah BUMD selalu di kendalikan oleh orang-orang mantan Bupati atau yang di kehendaki nya.

Demikian juga menjadi pembicaraan di Kabupaten Bandung bahwa; mantan Bupati Kabupaten Bandung DN terduga terlibat dalam sejumlah kasus. Seperti: Stadion Jalak Harupat, kasus-kasus infrastruktur yang bekerja sama dengan anggota DPR AS. Telah di laporkan ke KPK.

Bahkan AS anggota DPR pernah di pindahkan dari Komisi V ke komisi VIII dan sekarang balik lagi ke komisi V. Dalam proyek perumahan rutilahu (rumah layak huni) di duga ikut bermain dalam proyek yang gunakan dana bansos tersebut.

Mantan Bupati Kabupaten Bandung, dan anggota DPR tersebut di duga bekerjasama untuk memonopli proyek infrastruktur di Kabupaten Bandung.

Apalagi komisi V DPR membidangi infrastruktur. Maka lancar dan amanlah bagi-bagi dan alokasi proyek yang di monopoli oleh pimpinan eksekutif maupun legislatif pusat tersebut.

Bahkan saat menjabat sebagai bupati, pemberian ijin lokasi sebuah perusahaan pengembang properti seluas ratusan hektar di kabupaten bandung sarat dengan KKN.

Di duga perusahaan pengembang tersebut kucukan dana ratusan miliar ke sang bupati sehingga izin proyek tersebut pun dengan mudah di dapat.

Pernah sang bupati kena OTT KPK? Tapi berkat kerjasama dengan penyidik akhirnya si bupati lolos saat OTT? Benarkan demikian? Hanya penyidik KPK yang tahu.

Jika KPK tidak usut tuntas. Dugaan KKN di Kabupaten Bandung. Publik anggap KPK keok dan sang mantan bupati memang benar – benar sakti. Apa kah benar memang demikian? Hanya KPK yang bisa menjawab.

Padahal banyak laporan sudah di layangkan ke KPK. Jakarta, 7 Juni 2023. (*)

*Penulis Adalah Koordinator Gerakan Laskar Anti Korupsi