“Praktek politik demokrasi yang dianut negeri ini mengharuskan legalitas penguasa dipilih berdasarkan suara mayoritas, maka suara umat muslim amat diperhitungkan demi menarik gerbong masa dan suara,”
Oleh : Witta Saptarini,S.E
JAKARTA | Lapan6Online : Masih hangat dalam ingatan bagaimana pesona Joe Biden dari awal kampanye tampil sebagai sosok yang religius, cerdas dan beradab yang berhasil menyita perhatian umat muslim dunia dengan narasi keagamaan yang ia kutip dari hadits Rasulullah SAW.
Biden pun menyatakan kesungguhannya akan memperlakukan umat muslim sebagaimana mestinya hingga muslim AS dan dunia menaruh simpati padanya dan menaruh harapan akan adanya perubahan tatanan dunia ke arah yang lebih baik, khususnya bagi umat Islam dunia. Akankah mimpi ini terwujud ?
Begitupun yang terjadi di dalam negri. Jelang pesta demokrasi para juru kampanye dituntut kreatif mengeluarkan jurus-jurus pemikat simpati publik. Mereka berusaha menciptakan image memperjuangkan kepentingan umum. Bahkan uang, campur tangan eksternal dan manipulasi iklan media sosial pun turut ambil bagian.
Tak ketinggalan mereka mainkan sarana sosialisasi politik dengan mempolitisasi agama sebagai jurus pamungkas baik partai sekuler dan partai Islam yang tidak memiliki konsep (Fikrah) yang jelas dan tegas demi memperoleh kekuasaan politik dan menjalankan kebijakan-kebijakannya.
Hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta terhadap 2 platform media sosial yakni Twitter dan Youtube dalam rentang waktu tahun 2009 hingga 2019 mengungkapkan bahwa semua partai politik telah menggunakan narasi agama dalam menggaet suara pemilih di media sosial.
Dalam riset tersebut politisasi narasi keagaamaan adalah fakta yang memicu peningkatan paham konservatisme beragama di media sosial. Apakah sistem memperebutkan dukungan rakyat ini berhasil membawa perubahan mendasar?
Figuritas pada sosok Joe Biden membawa pesona terhadap umat muslim dunia hanya membawa perubahan parsial bahkan menawarkan hal yang sama. Karena sistem dan partai yang berkuasa saat ini bercorak sekuler. Konskuensinya aturan-aturan yang diterapkan adalah aturan penguasa terdahulu bukan pada perubahan substansi sehingga secara global kebijakannya pun relatif sama dengan yang sebelumnya.
Realitas jejak awal Amerika Serikat adalah negara adidaya berideologi kapitalisme, matrealistik yang melekat sehingga pemimpin yang tumbuh pun akan tetap berjiwa kolonialis imperialis. Fakta sejarah membuktikan para presiden AS terdahulu adalah orang-orang yang pandai menciptakan perang dan konflik untuk melanggenggkan hegemoni dan koloninya.
Belajar dari realitas partai, Indonesia adalah negeri muslim terbesar di dunia. Ironisnya Islam terpinggirkan. Kaum Oportunis hanya mengeksploitasi situasi ini untuk kekuasaan. Praktek politik demokrasi yang dianut negeri ini mengharuskan legalitas penguasa dipilih berdasarkan suara mayoritas, maka suara umat muslim amat diperhitungkan demi menarik gerbong masa dan suara.
Demokrasi meniscayakan tak ada lawan dan kawan abadi melainkan kepentingan pribadi dan kelompok.
Karenanya partai-partai yang berkuasa di negeri ini pun bercorak sekuler dan nasionalis dengan konsekuensi mereka harus terikat dengan sistem kapitalis sekuler beserta produk perundang-undangannya.
Atas nama kepentingan, tentu semua dapat dilakukan dan legal karena ditopang oleh perundang-undangan yang dibuat oleh wakil-wakil partai yang duduk di parlemen. Termasuk politisasi agama jelang pemilu dan pilkada adalah bagian yang tak bisa dihindari.
Perbincangan Islam meningkat, fenomena mendadak Islami pun muncul dari elit demokrasi, semua sah selama bisa berkelit dari batasan regulasi meski dengan manipulasi dan politik kebohongan.
Dengan perilaku demikian rakyat tidak melihat adanya perbedaan antara partai Islam dan nasionalis. Semua itu sederet fakta yang hanya menambah pemahaman masyarakat tentang sulitnya membedakan keduanya.
Fakta berbicara, setelah berhasil menduduki kekuasaan mereka pun menanggalkan segala image tersebut.
Dengan fakta ini, sudah saatnya kita tak berharap lagi pada perubahan temporer. Sejatinya umat fokus dan mengungkap realitas ideologi sekuler yang sarat akan korupsi.
Harus dipahami bahwa sistem ekonomi kapitalis secara intrinsik meniscayakan kesenjangan yang hebat antara kaya dan miskin dan terus membiarkan kekayaan milik rakyat dikuasai asing.
Umat Islam juga harus sadar bahwa sistem politik demokrasi gagal mengurus rakyat yang jelas sangat utopis dengan jargon perubahan secara revolusioner.
Menilik fakta sejarah peradaban Islam, sang pemimpin tidak ada melakukan upaya politisasi agama (Islam politik) bahkan sebaliknya menjadikan politik berdasarkan aturan agama (politik Islam).
Kemaslahatan umat bukanlah sekedar persoalan moralitas dan sentimen keagamaan. Partai politik Islampun memiliki solusi syariah yang efektif, solutif, cerdas dan bisa diimplementasikan oleh negara sehingga mampu menjamin kebutuhan pokok individu dan kolektif.
Partai politik Islam sejatinya berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersama untuk melanjutkan kehidupan Islam. Tidak sekedar meraih suara demi kepentingan sesaat melainkan berjuang merubah sistem sekuler menjadi sistem yang diatur oleh Islam yang mampu memberi keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, agama dan ras.
Partai Islam yang membuat undang-undang sekuler melalui wakilnya yang duduk di parlemen jelas bertentangan dengan syariah Islam karena yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT “ keputusan hukum itu hanyalah milik Allah “ (TQS.Yusuf (12):40).
Perubahan melalui parlemen hanya bersifat teoritis belaka bukan praktis. Fakta menunjukkan perubahan total tidak pernah terjadi melalui jalan parlemen. Ini artinya pemilu diadakan namun tidak signifikan dalam melakukan perubahan mendasar apapun. Selain itu pemilu juga bukanlah metode yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam upaya membuat perubahan.
Sehingga untuk mewujudkan perubahan tatanan dunia secara revolusioner hanya bisa diwujudkan melalui cara dan metode yang ditempuh oleh Rasulullah SAW yang dikenal dengan jalan ‘ thariq al – ummah (melalui jalan umat) jalan damai dan alami. [GF/RIN]
