“Kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta acap kali menuai kritikan dan bahkan cibiran, namun hal Ini tak menghalangi para pendukungnya dan langkah sejumlah pihak untuk tetap mendukung Anies sebagai RI 1,”
Jakarta, Lapan6Online : Tahun 2020 belum genap dua bulan berjalan, masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo pun belum ada setengah tahun, namun masalah kontestasi politik 2024 mendatang sudah ramai dibahas dan dimunculkan beberapa nama.
Sebut saja Gubernur DKI Jakaarta, Anies Rasyid Baswedan, Mendagri, Jenderal Tito Karnavian, Sandiaga Uno, Mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Puan Maharani.
Tentu hal ini tak lepas dari sosok calon presiden yang akan meramaikan bursa empat tahun mendatang, apalagi karena tak ada calon petahana yang bisa mencalonkan diri kembali.
Beberapa nama sempat ramai dibicarakan, salah satunya mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang bahkan secara pribadi sempat “dikode” Jokowi ketika membuka sebuah acara.
Namun selain Sandiaga, ada beberapa nama lain yang disebut-sebut berpotensi menjadi RI 1. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kendati di era kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta acap kali menuai kritikan dan bahkan cibiran, namun hal Ini tak menghalangi para pendukungnya dan langkah sejumlah pihak untuk tetap mendukung Anies sebagai RI 1.
Malahan sekarang tak lagi sekadar isu belaka, Anies bahkan sudah dideklarasikan sebagai Capres 2024. Adalah Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) yang mendeklarasikan Anies.
Deklarasi ini pun disebut-sebut telah diketahui sebelumnya oleh Anies. Menurut Anies, pada Minggu (16/02/2020) pagi, Anies sudah menerima SMS blast tentang undangan deklarasi dari kalangan media.
Kendati demikian, GPMI enggan menyebut aksi tersebut sebagai deklarasi Capres 2024. Ketua GPMI DKI Jakarta Raya, Syarief Hidayatulloh, menilai pihaknya hanya akan mengawal kinerja Anies sampai 17 Oktober 2022 mendatang.
“Jadi kami hanya mengawal gubernur, deklarasi tunggu tanggal mainnya,” kata Syarief di Jakarta Barat, dilansir dari Sindo News, pada Senin (17/02/2020). “Sebab yang punya paket adalah partai. Kita hanya mendukung.”
Syarief sendiri secara spesifik meminta publik untuk tak membesarkan masalah deklarasi ini. Sebab, imbuhnya, deklarasi sebelum Pemilu justru dapat menyeret Anies ke isu pemecatan.
“Jadi nggak boleh ada deklarasi pejabat, enggak boleh saya tahu,” pungkasnya.
“Ini bisa dicopot Pak Anies nanti karena ada undang-undangnya.”
Di sisi lain, pencalonan Anies di Pilpres 2024 memang sudah ramai dibicarakan. Namun demikian langkah Anies tampaknya tak mudah karena banyak masyarakat yang mencibir era kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, terutama ketika berhadapan dengan masalah banjir kemarin. sin/wow/kop/Mas te
