“Para politisi bertekad untuk mendukung penyusunan undang-undang internasional untuk perdamaian, para pemimpin agama berjanji untuk membuat agama menjadi satu di bawah perdamaian, dan perwakilan sosial berjanji untuk mendorong dan mendukung upaya-upaya ini. Kami secara bertahap mencapai janji-janji itu. Setiap negara di dunia mengadakan acara ini. Upaya ini akan menjadi cahaya dalam sejarah global,”
Korea Selatan, Lapan6Online : KTT Perdamaian Dunia 2019, dengan judul “Legislate Peace” – Implementasi DPCW untuk Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh sebuah LSM perdamaian internasional bernama HWPL di Korea Selatan selama 2 hari dari tanggal 18 hingga 19 September 2019 lalu.
Dengan tujuan membangun perdamaian dan pembangunan berkelanjutan, organisasi tuan rumah telah melakukan inisiatif global termasuk pembentukan hukum internasional untuk perdamaian berdasarkan DPCW, promosi kerukunan umat beragama melalui dialog antaragama, penciptaan budaya perdamaian dengan pendidikan perdamaian serta sebagai membangun jaringan aktor perdamaian di bidang media, pemuda, dan perempuan.
10 artikel dan 38 klausul DPCW – Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang – disusun dengan maksud mewakili suara-suara yang terpinggirkan dari semua yang merindukan perdamaian pada saat yang sama menyerukan upaya bersama negara-negara untuk mempraktikkan prinsip-prinsip Deklarasi dengan tujuan akhirnya menghentikan semua konflik dan permusuhan dan memfasilitasi perdamaian dalam aset budaya.
“Pada hari KTT Perdamaian 5 tahun lalu, para politisi bertekad untuk mendukung penyusunan undang-undang internasional untuk perdamaian, para pemimpin agama berjanji untuk membuat agama menjadi satu di bawah perdamaian, dan perwakilan sosial berjanji untuk mendorong dan mendukung upaya-upaya ini. Kami secara bertahap mencapai janji-janji itu. Setiap negara di dunia mengadakan acara ini. Upaya ini akan menjadi cahaya dalam sejarah global. Kita harus menjadi orang yang memenuhi tujuan yang dijanjikan – perdamaian, ”kata Man Hee Lee, Ketua HWPL.
KTT tahun ini, khususnya, membahas proyek “Legislate Peace (LP)” yang mendesak para pemimpin nasional untuk mendukung dan membangun kerangka kerja internasional yang mengikat secara hukum untuk perdamaian dan penghentian perang. Proyek LP adalah gerakan perdamaian yang dipimpin oleh warga global yang mencakup kampanye “Surat Perdamaian”, kampanye “Tanda Dukungan Anda”, dan “Jalan Damai.”
Dimulai dengan festival perdamaian yang mempromosikan semangat perdamaian dan harmoni pada tanggal 18, berbagai sesi pada tanggal 19 membahas topik-topik berikut: 1) Memperluas dukungan di tingkat internasional untuk memperkenalkan DPCW ke Majelis Umum PBB sebagai rancangan resolusi; 2) Menyebarkan budaya pemahaman lintas agama dan dialog berdasarkan kitab suci agama; 3) Memperkuat kemampuan jaringan perdamaian pemuda dan wanita; 4) Melaksanakan pendidikan perdamaian untuk membangun karakter warga global dengan nilai-nilai perdamaian; 5) Memperluas jaringan media perdamaian global.
Mengenai dukungannya untuk DPCW, “Saya mengakui dan mendukung pekerjaan HWPL untuk perdamaian melalui hukum internasional berdasarkan DPCW, yang merupakan perjanjian internasional di mana hak asasi manusia dan nilai-nilai dilindungi di antara semua ras, budaya, dan perbatasan. Melalui pekerjaan ini (proyek LP), para sukarelawan HWPL muda di seluruh dunia menanam benih harapan sehingga generasi masa depan dapat menumbuhkan budaya damai, ”kata Vincente Fox Quesada, Mantan Presiden Meksiko.
Dalam suratnya sebagai tanggapan terhadap “Surat Perdamaian”, H.E. Maithripala Sirisena, Presiden Sri Lanka menyatakan, “Tidak akan sulit untuk mencapai perdamaian sejati jika prinsip mendorong negara-negara untuk saling berhubungan di atas dasar saling menghormati, kesetaraan dan penentuan nasib sendiri semua umat manusia seperti yang tertulis dalam Deklarasi (DPCW) terpenuhi. “
Para pemimpin global politik dan agama, perwakilan organisasi pemuda dan wanita, pendidik, dan orang media telah sepakat untuk bekerja sama dengan HWPL untuk inisiatif perdamaian dan mendukung DPCW dengan menandatangani MoU dan perjanjian kemitraan.
Bersamaan dengan resolusi pada dukungan untuk DPCW oleh Parlemen Amerika Tengah (PARLACEN) pada tahun 2017, Koalisi untuk Pemimpin Karibia untuk Perdamaian (CCLP) yang terdiri dari mantan kepala negara dari Karibia didirikan September ini untuk membawa adopsi dari DPCW kepada organisasi regional dan multilateral dan mendapatkan dukungan dari pemerintah nasional.
Menandai Peringatan 5 tahun KTT WARP, KTT ini telah diadakan di seluruh dunia dengan 300.000 peserta di lebih dari 166 lokasi termasuk Korea Selatan, Jerman, Selandia Baru, Rusia, Turki, Filipina, Republik Afrika Selatan, dan Inggris. [Elin Jin]
