“Seharusnya mudik jangan dilarang karena hak mutlak seorang warga negara. Boleh mudik asal ada pengawasan dari pemerintah kepada masyarakat yang akan mudik,”
Jakarta | Lapan6Online | Larangan pemerintah kepada masyarakat Jabodetabek agar tidak mudik Lebaran mendapat tentangan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Sebaliknya, ia menyarankan Presiden Jokowi agar jangan melarang warga untuk mudik ke kampung halaman masing-masing.
Demikian disampiakan Arief Poyuono dalam keterangannya, pada Rabu (22/04/2020) kemarin.
“Seharusnya mudik jangan dilarang karena hak mutlak seorang warga negara. Boleh mudik asal ada pengawasan dari pemerintah kepada masyarakat yang akan mudik,” katanya.
Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan rapid test Covid-19 terhadap masyarakat yang akan mudik saat Lebaran.
Hal itu untuk mengetahui kemungkinan calon pemudik itu terpapar corona atau tidak.
Kemudian, mereka juga dibekali masker gratis selama perjalanan. Juga, semua sarana dan prasarana mudik, baik milik pribadi atau kendaraan umum wajib disemprot disinfektan sebelum berangkat.
Semua itu sebagai bentuk negara hadir dan melayani rakyat untuk bisa merasakan kebahagian Hari Raya Idulfitri bersama keluarga di kampung.
Anak buah Prabowo Subianto ini menilai, pelarangan mudik itu akan memicu persoalan baru.
Hal itu terkait dengan masyarakat di Jabodetabek yang mengalami PHK tanpa mendapat gaji atau pesangon.
Dengan kondisi tanpa penghasilan, tentu akan sulit untuk melanjutkan hidup. “Bagi buruh yang bekerja di kota dan kena PHK, misalnya di Jakarta, mereka akan lebih sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, untuk makan sehari-hari, bayar kontrakan dan bayar listrik,” jelas Arief.
Oleh karena itu, buruh yang menjadi korban PHK sebaiknya jangan dilarang mudik. Dengan pulang ke kampugn halaman, dinilai Arief jauh lebih baik dalam hak pemenuhan kebutuhan makan dan minum.
Setidaknya, mereka masih ada kemungkinan bisa bekerja di kebun atau tanah-tanah negara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. “Jadi sebaiknya mudik jangan dilarang,” tandas Arief. PS/Red
*Sumber : pojoksatu.id
