“Lihat saja kini, untuk capai nilai tukar rupiah 14,000 atau 13.800 sekian dikorbankan. Deposito bunga di bank dibawah 6. Selain itu dampaknya resiko pasar naik, maka suku bunga dan nilai hutang terkena,”
Jakarta – Lapan6Online : Pekan terakhir bulan februari, tepatnya pada hari selasa (26/2) 2019 Insititut Soekarno Hatta mengadakan diskusi terbuka bertema,”Membedah Isu-isu Strategis pada Debat Capres/Cawapres Demi Kemajuan Bangsa,” yang digelar di bilangan Cikini, Jakarta Pusat. Jakarta, Selasa (26/2)
Turut hadir saat diskusi berlangsung narasumber, diantaranya Prof. Din Syamsuddin, DR. Arief Budimanta, DR. Ichsanuddin Noorsy, DR Syahganda Nainggolan, Ir. Sayuti Asyathri, dan Haris Rusly Moti.
Hatta Taliwang sampaikan nuansa pilpres tegang dan klimat kalimat yang tidak pantas keluar dari masing masing, hingga dikhawatirkan timbulkan keretakan di tubuh bangsa. Maka itulah, harapnya dapat menemukan aspirasi yang mestinya dibahas pada debat capres/cawapres. Baik sedari materinya, substansi, menggugah atau tidak pada porsinya, atau bukan hal hal strategis atau hal yang lebih penting lainnya untuk diperdebatkan, Utara Hatta mengawali sesi diskusi.
Selain berdaulat secara politik dan berkepribadian dalam kebudayaan, poin penting visi misi Nawacita Presiden Joko Widodo Jusuf Kalla termuat dalam agenda triskati 2014 silam ialah berdikari ekonomi, Namun menurut pakar ekonomi senior Indonesia, Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, Msi mengatakan janji mewujudkan berdikari ekonomi nyatanya gagal sudah setelah hampir lima tahun berjalan ini, Nawacita dan Trisakti tidak menyelesaikan masalah.
Memaparkan berdikari ekonomi, menurut pandangan Noorsy konteks berdikari pada intinya ialah 5 F, yakni Food (pangan), Fuel (energi), Financial (keuangan), Forces of Law-Army (kekuatan hukum dan kekuatan militer) dan Frekwensi.
Kenyataannya saja, kemuka Noorsy dalam food saja, sudah jelas impor. Kemudian, Fuel (energi), terbukti Indonesia impor fuel mencapai 1,3 juta barel. Selanjutnya, sektor Financial (keuangan), tengok saja kini rupiah lemah.
Ekonom senior itu katakan dirinya semenjak tahun 2015, saat Joko Widodo katakan ekonomi bakal meroket, ia sudah katakan di komisi XI DPR RI tidak akan mungkin, dimana diajukan angka 5 +/- 0,2 capaian pertumbuhan ekonomi, kata Ichsanuddin Noorsy.
“Lihat saja kini, untuk capai nilai tukar rupiah 14,000 atau 13.800 sekian dikorbankan. Deposito bunga di bank dibawah 6. Selain itu dampaknya resiko pasar naik, maka suku bunga dan nilai hutang terkena,” Kemuka Noorsy.
“Operasi pasar terbuka, Februari 2015 sebesar 293 triliun ,pada tahun 2016 sebesar 282 triliun, lalu 2017 mencapai 312,5 triliun, dan 2018 sebesar 347 trilun. Kemudian ini baru sebulan saja jalan tahun 2019 sudah keluar 195,635 triliun rupiah,” Bebernya.
“ini masyarakat dikorbankan. Karena harga harga naik, mendorong kenaikan harga. Situasinya terbantukan soalnya diinjesikan dengan uang tunai hingga masyarakat punya daya beli, karena ada bantuan. Namun, Problemnya biaya yang anda keluarkan untuk stablitaskan nilai tukar, jauh lebih besar dari gain diperoleh karena kenaikan harga harga,” Paparnya.
Jelas menurut Noorsy bahwa price stability economy, yang merupakan padanan kata kunci kegagalan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi gagal, lalu tidak bisa menyentuh stabilitas harga. Hingga tidak menyentuh price commodity yang merupakan kata kunci dalam perspektif ketahanan ekonomi
“Ini baru dalam perspektif ketahanan ekonomi, belum dalam kedaulatan ekonomi,” Ucapnya miris.
Selain itu, Forces of Law dan Forces of Army, kemuka Noorsy fenomena nya tajam kebawa, tumpul ke atas. Nampak jelas, mencederai rasa keadilan tentunya, ungkapnya.
“Dalam konteks Laut China Selatan, Indonesia saat ini tidak berdaya. Begitupun penguasaan udara, Indonesia tidak berdaya. Bahan dalam konteks Selat Makasar dengan Papua, Indonesia tak berdaya.
Lalu, terkait dengan Frekwensi, terjadi persaingan seru sejumlah milik asing untuk melawan telkomsel. Selain itu, membahas frekuensi di udara di aplikasi, tentunya juga sama. soalnya, semua hp yang dipakai sesungguhnya frekuensi dikuasai oleh luar.
Yang terakhir, Ungkap Noorsy apabila digunakan angka yang Pemerintah yang mana mengumumkan Hutan LN kini mencapai 4498 triliun, atau sekiranya dibulatkan sebesar 4500 triliun rupiah. Hingga ‘debt’ perkapita mencapai kisaran 17,3 juta bagi bayi yang baru lahir di Indonesia.
“Saat ini penduduk Indonesia dihitung pendapatannya 4000 dollar, setahun 56 juta pertahun. bila dikurangi debt perkapita tadi, nominalnya 39 juta. Berarti ada yang tiap orang tiap bulan 3 juta,” ujarnya.
“Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa angka kemiskinannya 0,9 atau kisaran 9% an ?,” kemukanya. “Ini ada sesuatu inkonsisten, secara akademiki bisa diterima, maka kebijakan praktisnya bisa diterima ga ?,” Pungkasnya. Red/Tim
