OPINI | POLITIK
“Para penunggak pajak kendaraan bakal diburu Tim Pembina Samsat hingga ke rumah. Langkah ini ditempuh untuk mengingatkan pemilik kendaraan menunaikan kewajibannya membayar pajak,”
Oleh : Nurmaya Sari
PEMASUKAN terbesar negara ini adalah dari pemungutan pajak dalam negeri. Tidak tanggung-tanggung besar pencapaian yang masuk kenegara, lantas kemanakah uang itu digunakan? Dan akhir-akhir ini program pemungutan pajak semakin ketat sampai dikejar kerumah warga.
Korlantas Polri sudah menyiapkan beberapa cara untuk membuat masyarakat patuh membayar pajak kendaraannya. Salah satunya dengan mendatangi rumah pemilik kendaraan yang tercatat belum membayar pajak.
Bukan tanpa alasan, langkah itu ditempuh karena tingkat kepatuhan masyarakat melakukan perpanjangan STNK 5 tahun masih sangat minim. Dari total 165 juta unit kendaraan terdaftar, tak sampai separuhnya membayar pajak. Jakarta, (detikoto/07/11/24).
Penunggak pajak kendaraan bakal dikejar ke rumah. Dari total 165 juta kendaraan terdaftar, 96 juta unit kendaraan pajaknya tak dibayarkan. Para penunggak pajak kendaraan bakal diburu Tim Pembina Samsat hingga ke rumah. Langkah ini ditempuh untuk mengingatkan pemilik kendaraan menunaikan kewajibannya membayar pajak. Jakarta, (DUTA TV/08/11/24).
Kebijakan yang akan diterapkan ini sungguh memilukan, di tengah krisis dan inflasi yang terjadi, negara malah sibuk membuat kebijakan bayar pajak secara ketat. Ironisnya mereka sibuk memperbaiki soal pemasukan negara tapi lupa melayani warga negara.
Dengan dalih bahwa pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara, simbol yang ada pada negara kapitalis ini benar-benar menyusahkan, semakin kapitalis sebuah negara maka semakin besar pemungutan pajaknya. Kontribusi besar itu seharusnya negara yang memberikan kepada rakyat bukan sebaliknya.
Begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kepada rakyat yang hasilnya malah semakin buruk. bukan hanya itu, perlakuan pemungutan yang dibuat, berbeda antara pemilik modal maupun pengusaha dan rakyat.
Pemilik modal / pengusaha malah mendapat potongan sedangkan rakyat tidak diberi keringanan. Mirisnya lagi hasil pajak yang dipungut itu menjadi modal utama pemasukan negara untuk biaya pembangunan yang tiada habisnya, juga tidak memberikan pengaruh yang nyata pada kondisi rakyat.
Pajak kapitalis sungguh miris, bisa dikategorikan tindakan yang zalim, sebab telah memalak rakyat di situasi yang menghimpit. Sejahtera Pun hanya menjadi iming-iming peredam amarah mereka, slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanya mimpi semata. Negara mengantongi keuntungan, rakyat yang menjadi pihak dirugikan dan dibebankan.
Berbagai keburukan yang terjadi hari ini sebab karena pelanggaran hukum sang ilahi. Manusia membuat aturan sendiri dan mengambil hukum buatan allah sekedarnya untuk eksistensi. Islam itu sempurna, maka mengambil hukum dan menerapkan nya secara kaffah adalah berkah.
Dalam persoalan pemasukan negara, islam tidak bertindak seenaknya. Islam mengelola sumber daya mandiri juga menetapkan pendapatan negara dari banyak hal. tidak membuat kebijakan semena-mena, sebab harus memikirkan keadaan rakyatnya dan dilakukan sesuai aturan syara’.
Riayah su’unil ummah / mengurusi urusan umat adalah hal penting yang ada dalam negara islam. Penguasa tidak boleh bertindak sesuka hatinya, karena tugasnya berat dan harus dilakukan dengan terbaik. Penyediaan lapangan kerja, terjaminnya urusan sandang pangan dan papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Semua terwujud hanya dalam institusi negara islam yang bernama khilafah islamiyah.
Sekalipun terjadi pemungutan pajak, maka itu benar-benar pada saat yang genting. Seperti tidak adanya pemasukan negara dan negara butuh untuk menangani persoalan rakyatnya. Maka yang dipungut pajak hanya dari golongan orang kaya diantara wilayah yang tinggal dibawah naungannya.
Islam punya solusi dalam setiap lini Kehidupan, maka penerapan sistem ekonomi terbaik hanya berasal dari islam yang akan menjamin kesejahteraan. Wallahu a’lam bishawab. (**)
*Penulis Adalah Aktivis Muslimah
