Jakarta, Lapan6online.com : Pejabat senior Amerika Serikat (AS) menyetujui aturan baru untuk memutus rantai pasokan cip global ke Huawei. Rahasia tersebut diungkap oleh seorang sumber yang mengetahui masalah internal.
Seperti dikutip Reuters, peraturan baru itu mengatur perusahaan asing yang menggunakan peralatan pembuat chip harus mengamankan lisensi sebelum mengirim beberapa pasokan komponen ke Huawei.
Fokus dari peraturan baru itu adalah membatasi penjualan cip yang lebih canggih ke raksasa telekomunikasi Cina. Semua tahu bahwa Amerika Serikat telah lama menuduh bahwa Huawei punya kedekatan dengan pemerintah China.
Hubungan dekat antara Huawei dan pemerintah China menciptakan ketakutan. AS menduga semua peralatan buatan Huawei dapat digunakan untuk memata-matai keamanan nasional dan perusahaan lain oleh Cina.
Departemen Perdagangan AS memasukkan Huawei ke daftar hitam setelah ada perintah dari Presiden Donald Trump. Trump secara efektif melarang perusahaan dari jaringan komunikasi berhubungan dengan Huawei.
Tak hanya Huawei, perusahaan lain asal China juga mendapat embargo. Perusahaan tersebut adalah ZTE. Namun demikian, Huawei dan ZTE menyangkal; perangkat buatan mereka sama sekali tak bisa untuk memata-matai.
Trump belum menandatangani langkah-langkah baru yang diusulkan. Jika ia melakukannya, banyak perusahaan teknologi AS akan kolaps. Sebut saja Apple dan Qualcomm, yang selama ini sangat tergantung kepada Huawei.
Dana Pemerintah
Presiden AS Trump telah menandatangani undang-undang yang akan melarang operator telekomunikasi di Amerika serikat (AS) menggunakan dana pemerintah untuk membeli peralatan jaringan Huawei dan ZTE.
“Undang-undang ini akan melindungi infrastruktur telekomunikasi kita. Ini akan melarang penggunaan dana federal untuk membeli peralatan dari perusahaan tertentu yang menimbulkan ancaman keamanan nasional,” ujang Gedung Putih, dikutip dari laman Gizchina.
Selain itu, undang-undang mengharuskan Komisi Komunikasi Federal (FCC) untuk mengembangkan skema pembayaran untuk operator lokal. Dana ini diperlukan agar mereka dapat menghapus peralatan Huawei dan ZTE dari jaringan mereka.
Namun, RUU tersebut menimbulkan ketidakpuasan di antara para operator AS karena sekitar 25 persen dari perusahaan anggota asosiasi menggunakan peralatan Huawei atau ZTE.
Alasannya adalah peralatan Huawei atau ZTE lebih murah dan memiliki kinerja yang lebih baik.
Meskipun pemerintah AS menyiapkan dana 1 miliar dolar AS untuk membantu jaringan telekomunikasi pedesaan mengganti peralatan Huawei dan ZTE, uang itu tidak cukup. Hal ini menjadi alasan utama di balik ketidakpuasan dan protes operator.
Juru bicara Huawei sebelumnya menyatakan bahwa “penggantian” peralatan Huawei akan memakan waktu lebih lama dari yang dikira, yang berisiko layanan buruk kepada sejumlah pelanggan.
Selain itu, RUU tersebut dinilai juga dapat menghadirkan masalah keuangan bagi penyedia komunikasi nirkabel lokal. Beberapa operator lokal ini akan kesulitan menyesuaikan diri dengan era pasca-Huawei/ZTE.
Persulit Izin Lisensi
Drama antara pemerintah Amerika Serikat ( AS) dan perusahaan teknologi asal Cina, Huawei, terus berlanjut.
Kini, Departemen Perdagangan AS, dalam sebuah blog resmi pemerintah (commerce.gov), kembali memperpanjang lisensi Huawei untuk beroperasi di wilayah AS, atau biasa disebut Temporary General License (TGL), sampai 15 Mei 2020.
Sebenarnya, sejak pertengahan Februari lalu, TGL untuk Huawei sendiri sudah diperpanjang sampai 1 April.
Namun, pemerintah AS memutuskan untuk menambah 45 hari lagi agar perusahaan yang menggunaka di negaranya bisa meninjau kondisi bisnis mereka lebih lanjut.
Adapun perpanjangan TGL kali ini juga bertujuan untuk memberi kesempatan bagi beberapa perusahaan di AS, terutama para operator seluler, agar mencari alternatif pengganti selain perusahaan Huawei, sembari melakukan operasi bisnis secara normal.
Nah, dengan adanya penangguhan ini, pemerintah AS pun sudah memberikan amnesti bagi Huawei sebanyak empat kali, pasca vendor pembuat seri Mate ini masuk ke daftar hitam AS atau “Entity List” Mei lalu.
Penangguhan hukum pertama sendiri memang diberikan pada Mei 2019 dan efektif hingga pertengahan Agustus 2019 silam.
Perpanjangan kedua diberikan sejak Agustus sampai pertengahan November lalu, kemudian “pengampunan” ketiga diberikan pada bulan November dan berlaku hingga Februari kemarin.
Huawei sendiri diboikot dari AS lantaran dituduh menjadi mata-mata China dan dianggap membahayakan keamanan nasional di negara yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump itu.
Sumber : Info Komputer
