OPINI | HUKUM
“Pepatah Minang, ‘tibo di mato dipicingkan, tibo di paruik dikempihkan’, itulah sifat dan karakter buruk media-media besar di tanah air. Mereka hanya galak memberitakan orang lain yang korupsi,”
Oleh : Wilson Lalengke
SAYA kehabisan judul yang tepat untuk menggambarkan isi tulisan ini. Bagaimana tidak? Keresahan di kalangan senior dan pini sepuh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terkait kasus korupsi miliaran uang rakyat yang dilakukan Ketua Umum PWI, Hendri Ch Bangun bersama kroco-kroconya sangatlah mengundang rasa iba kita.
Mereka yang pernah berada di dalam kepengurusan organisasi pers tertua itu harus ikut menanggung malu atas peristiwa memalukan yang dilakukan para pengurus PWI saat ini.
Kondisi itu terlihat dari curhatan beberapa wartawan kawakan PWI kepada saya atas kebiadaban Hendri Ch Bangun Cs yang menjadikan organisasi PWI sebagai wadah penyemaian dan pengembangan karakter korup di kalangan wartawan di nusantara untuk kepentingan perut kelompoknya sendiri.
Sebagai pendengar yang baik, saya hanya bisa menghela nafas panjang dan memberikan respon sekadarnya sebagai tanda ikut berbelasungkawa atas kematian rasa malu dan kehancuran harga diri di kalangan anggota dan pengurus PWI.
Keadaan bertambah suram, masih menurut para pini sepuh itu, karena kasus besar yang oleh hukum digolongkan ke dalam kelompok extra-ordinary crime, korupsi uang negara, ini tidak menyentuh nurani satupun dari jajaran media besar di negeri ini.
Ibarat pepatah Minang, ‘tibo di mato dipicingkan, tibo di paruik dikempihkan’, itulah sifat dan karakter buruk media-media besar di tanah air. Mereka hanya galak memberitakan orang lain yang korupsi, tapi diam seribu bahasa ketika diri dan rekannya sendiri yang melakukan korupsi.
Untunglah ada ribuan media akar rumput yang masih memelihara idealisme jurnalistik, yang dengan tidak kenal lelah mengangkat kasus mega skandal UKW-Gate oknum koruptor PWI binaan Dewan Pers, Hendri Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, Muhamad Ihsan, dan Syarief Hidayatullah, plus tentunya para pengurus Dewan Pers. Jika tidak ada media-media golongan semut yang terus bersuara menggugat perbuatan bejat para begundal perampok uang rakyat itu, maka kasus ini pasti tidak terekspos ke publik.
Keprihatinan dan keresahan hati para senior PWI tidak berhenti sampai di situ. Pasalnya, laporan polisi atas dugaan penggelapan dan korupsi uang rakyat oleh para oknum pengurus pusat PWI, Hendri Ch Bangun dan kawan-kawannya, ke Bareskrim Polri disinyalir kuat tidak akan digubris Jenderal Lisyo Sigit Prabowo dan jajarannya. Mengapa? Secara singkat, jawabannya ada pada judul artikel ini.
Tersebutlah beberapa oknum pengurus PWI, baik dewan pengurus harian, dewan penasehat, dan dewan kehormatan, adalah peliharaan para bandit yang terkoneksi dengan korps baju coklat itu. Dari bocoran para senior, dapat kita sebutkan bahwa Timbo Siahaan merupakan salah satu anak emas TW, yang kita sangat mafhum merupakan salah satu tokoh pengusaha hitam pengendali istana di negeri ini. Bukan tidak mungkin, sang taipan itu langsung lakukan courtesy call ke Jenderal LSP untuk tidak merespon laporan Jusuf Rizal dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), dengan alasan uang yang dikorupsi pengurus PWI akan dikembalikan berpuluh kali lipat.
Belum lagi Sayid Iskandarsyah yang tidak lain adalah salah satu orang kepercayaan Ilham Bintang, sang Dewan Penasehat PWI. Walaupun wartawan senior pemilik media Check & Recheck itu terlihat koar-koar tentang korupsi di tubuh PWI, tapi kita tidak tahu persis keadaan medan papan catur yang mereka sedang mainkan saat ini. Hampir pasti, waktu akan meredakan ketegangan di antara mereka, dan semuanya tuntas diselesaikan secara adat di internal mereka, yang berujung case closed.
Penanganan kasus ini juga tidak semudah mengusut pelaku pencuri kambing bernama Hotdog versi Rocky Gerung. Gurita skandal korupsi yang melibatkan para petinggi PWI peternak koruptor itu telah menjalar dari pusat kekuasaan, Istana Negara, hingga ke desa-desa. Adakah para wereng coklat itu memiliki nyali untuk memanggil Erick Tohir sebagai Menteri BUMN, misalnya, untuk dimintai keterangan soal penyaluran dana hibah BUMN ke PWI dengan dalih membiayai kegiatan UKW, yang notabene illegal itu? Tentu lebih mustahil Lisyo Sigit Prabowo punya setitik darah keberanian untuk memanggil Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Erick Tohir memberikan dana hibah yang dapat dikategorikan sebagai suap kepada wartawan PWI menjelang Pilpres 2024.
Jikapun kita boleh berandai-andai, Bareskrim dengan semangat presisinya memanggil para dedengkot koruptor PWI, Hendri Ch Bangun dan kawan-kawannya, hampir dipastikan polisi ibarat sedang mengundang harimau ke tempat berlindung mereka di Trunojoyo sana.
Taring-taring media besar nasional yang selama ini menikmati status quo limpahan rejeki dari APBN bersama PWI akan bermuculan dan siap menerkam para petinggi Polri yang selama ini telah dikenal sebagai para bandit berbaju undang-undang. Melihat taring-taring runcing berkilau, hampir pasti seragam coklat para polisi itu luntur berubah jadi pucat pasi seperti kucing basah,
Itulah kondisi bangsa ini. Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Toh, kerusakan bangsa akibat korupsi miliaran oleh para dedengkot koruptor PWI tak Anda rasakan, bahkan seakan tidak berpengaruh sama sekali pada kehidupan rakyat.
Kapolda Riau, Muhammad Iqbal saja masih kongkow bahagia bersama koruptor Hendri Ch Bangun. Plus, Mendargi Tito Karnavian bahkan meminta PWI lakukan sosialisasi pilkada ke daerah-daerah, yang hampir pasti akan jadi lahan korupsi lagi bagi Hendri dan kawan-kawannya.
Salam Korupsi Indonesia..!! Ingat, sesama busway dilarang saling mendahului, sesama bandit harus saling melindungi. (**)
*Penulis adalah Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012
