Jakarta, Lapan6online.com : Penunjukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai nakhoda lumbung pangan nasional oleh Presiden Jokowi adalah keputusan yang ngawur.
Tak hanya itu, penunjukan tersebut juga sekaligus merupakan indikasi penanganan tata kelola pemerintahan yang amatiran.
Demikian yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL. Ia berpandangan, seharusnya tugas yang diberikan kepada Prabowo tersebut menjadi ranahnya Kementerian Pertanian di bawah Syahrul Yasin Limpo.
“Dinilai dari sisi manapun penunjukan tersebut tidak dapat dibenarkan. Secara teknis, ini adalah ranah Kementan dan bukannya Kemenhan, maka yang seharusnya menjadi leader adalah Menteri Pertanian,” ujarnya pada Minggu (12/7/2020).
Kendati begitu, Andi menyampaikan jika sekiranya program strategis nasional tersebut bersifat lintas kementerian, maka strukturnya seharusnya layak dinakhodai oleh Menteri Koordinator (Menko).
Soal Menko siapa yang layak, kata dia, hal itu tergantung tujuan dari program strategis nasional tersebut. Jika tujuan pengembangan lumbung pangan tersebut dalam kerangka kesejahteraan rakyat dan petani, maka yang relevan menakhodai adalah Menko Kesra.
Kemudian sambung Andi, bila tujuannya untuk memperkuat ketahanan nasional secara umum, maka yang tepat memimpin adalah Menko Polhukam. Dan bila tujuannya memperkuat industri beras nasional, maka Menko Perekonomian yang lebih pantas menjadi leader.
“Jadi posisi Menko yang lebih tepat memimpin kebijakan strategis nasional, yang bersifat lintas departemen. Bukannya Menteri Pertahanan,” tegasnya. (Rmol.id)
