“Kemarin ada tuh yang sableng yang nggak bisa berkomunikasi sama stakeholdernya, yang ada malah berantem sama stakeholder itu ada. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi tuh ntar,”
Jakarta, Lapan6online.com : Jokowi resmi dilantik sebagai Presiden RI hari ini 20 Oktober. 2019. Dengan pengawalan ketat dilengkapi tank dan persenjataan lengkap TNI lainnya, pelantikan dilakukan di Gedung MPR-DPR RI.
Merespon pelantikan Jokowi, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi S Lukman berharap, menteri yang dipilih nantinya bisa berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pengusaha.
Menurutnya, hal yang harus diperbaiki dari periode pertama Jokowi adalah terkait koordinasi yang lemah. Banyak regulasi yang tumpang tindih dan tidak sinkron antar kementerian atau lembaga sehingga menyebabkan ketidakpastian pada pengusaha. Salah satunya ia mencontohkan terkait regulasi impor bahan baku makanan dan minuman (mamin).
“Saya lihat yang paling lemah adalah koordinasi. Jadi kita sering melihat koordinasi yang tidak sinkron satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakpastian pada pengusaha. Pertama, Seperti regulasi mamin misalnya terkait dengan impor bahan baku, itu sering terjadi sehingga menyebabkan kebingungan dunia usaha,” kata Adhi saat lansir situs nasional, Sabtu (19/10/2019).
Kedua, kata Adhi, menteri harus mengerti dan memahami permasalahan di bidangnya. Dengan begitu, nantinya menteri akan lebih mudah diajak bicara mengenai kebijakan yang terkait dengan dunia usaha.
Terakhir, Adhi bilang bahwa Mendag yang baru boleh berasal dari kalangan mana saja. Terpenting baginya adalah, menteri yang baru harus berasal dari kalangan profesional.
Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani berharap pada Kabinet Jokowi kali ini, tidak ada lagi menteri ‘sableng’ di periode II pada pemerintahan. Dia berharap Menteri-menteri ekonomi pada jilid II Pemerintahan Jokowi bisa menyerap aspirasi dari para pengusaha.
Haryadi mengungkapkan, dalam mengelola ekonomi negara, seorang menteri harus bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebab jika seorang menteri tidak bisa mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat, kepentingan jabatan mereka akan dipertanyakan.
Lebih lanjut, Haryadi berharap bahwa tidak ada lagi menteri ‘sableng’ di periode II pada pemerintahan Jokowi.
Berdasarkan pengalamannya, ada menteri yang tidak bisa diajak berkomunikasi dengan stakeholder, sehingga antara menteri dengan stakeholder malah bertengkar.
“Kemarin ada tuh yang sableng yang nggak bisa berkomunikasi sama stakeholdernya, yang ada malah berantem sama stakeholder itu ada. Mudah-mudahan udah nggak ada lagi tuh ntar,” ungkapnya.
Haryadi tidak mau menyebutkan secara spesifik siapa menteri ‘sableng’ yang dimaksud. Dirinya yakin betul bahwa menteri tersebut tidak akan ‘terpakai’ lagi di periode jilid II pemerintahan Jokowi.
“Kemungkinan begitu. Menteri yang mendapat cap-an jelek dari dunia usahanya, dari stakeholdernya pasti dicatat presiden. Kecuali kalau nanti tuh orang muncul lagi, nah itu pasti akan berhadapan keras sama kita tuh,” ujar Haryadi sambil diiringi gelak tawa.
(*/Redhuge-Lapan6online)
