“Jokowi berhati-hati menyampaikan soal propaganda Rusia karena bisa menjadi keuntungan bagi tim Prabowo-Sandi. Jokowi juga jangan sampai misscommunication dalam menyampaikan pemikiran. Serahkan saja kepada jubir TKN untuk berbicara,”
Lapan6Online : Pernyataan calon presiden petahana, Joko Widodo (Jokowi), soal propaganda Rusia menjadi polemik di media masa dan dunia maya setelah diucapkan Jokowi, di Surabaya, Sabtu (2/2/2019). Tak pelak Kedutaan Besar Rusia di Jakarta membantah hal itu melalui cuitan twitter-nya. Pernyataan Jokowi ini dikecam sejumlah kalangan dan menguntungkan tim Prabowo-Sandiaga.
“Jokowi berhati-hati menyampaikan soal propaganda Rusia karena bisa menjadi keuntungan bagi tim Prabowo-Sandi. Jokowi juga jangan sampai misscommunication dalam menyampaikan pemikiran. Serahkan saja kepada jubir TKN untuk berbicara,” kata pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie, di Jakarta, pada Selasa (5/2/2019).
Menurutnya, dalam dunia komunikasi politik lebih di kenal dengan aspek linguistik verbal, halangan fisikal (salah bicara) bisa berdampak buruk.
Hoax
Sementara itu, Direktur Government Wacth (Gowa) Andi Saputra mengatakan, tidak hanya terkait pernyataan “Propaganda Rusia”, dalam banyak hal Jokowi juga kerap keliru dalam memberikan data terutama data-data menyangkut pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Contohnya, Jokowi memakai data yang salah saat menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar ketiga di dunia dalam acara Forum Bisnis Indonesia-Hong Kong.
“Selain itu Jokowi juga menyebut Indonesia bukan negara penghutang, tapi nyatanya malah berhutang atau Soekarno lahir di Blitar,” ujar Andi seperti yang dikutip dilaman Harian Terbit, pada Selasa (5/2/2019).
Semestinya, kata Andi, tim lingkar dalam Jokowi memperkuat dengan data-data akurat. Kesalahan menuduh kepada tim Prabowo-Sandi yang mempergunakan konsultan asing dengan menggunakan propaganda Rusia bisa disebut Jokowi menebar hoaks yang sengaja dengan memainkan playing victim.
“Tuduhan Jokowi kepada Prabowo tersebut ternyata tak punya dasar bukti dan fakta sama sekali. Dengan demikian Jokowi menyebarkan kebohongan publik guna membunuh lawan politiknya,” paparnya.
Andi menyarankan agar ada pihak yang melaporkan ucapan Jokowi tersebut ke penegak hukum. Karena dalam hukum berlaku “equality before the law” dan tak ada yang kebal hukum di negara hukum.
Tanpa Data
Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi juga menyebut, pernyataan Jokowi yang menyebut tim Prabowo – Sandi menggunakan konsultan asing dari Rusia jelas masuk kategori hoaks. Oleh karena itu polisi harus memprosesnya sehingga kesan memihak tidak melekat di polisi. Karena pernyataan Jokowi tanpa disertai data yang akurat. Sehingga tidak heran Dubes Rusia keberatan soal pernyataan Jokowi tersebut.
“Karena keliru soal pernyataan Jokowi maka TKN Jokowi-Maruf mencoba meluruskan pernyataan Jokowi tesebut,” ujar Muslim seperti yang dikutip dilaman Harian Terbit, pada Selasa (5/2/2019).
Muslim menuturkan, pernyataan Jokowi terkait dengan “Propaganda Rusia” telah merusak hubungan bilateral antara Indonesia-Rusia. Saat ini akibat pernyataan Jokowi tersebut politik luar negeri Indonesia terganggu.
Oleh karenanya Jokowi mesti meminta maaf karena telah menuduh Rusia ikut campur politik dalam negeri dan mencampuri pemilu di Indonesia.
Menurutnya, pertanyaan Jokowi soal “Propaganda Rusia” telah merusaknya sebagai presiden dan capres yang akan bertarung dalam Pilpres 2019.
“Pernyataan Propaganda Rusia telah memberi amunisi buat rakyat dan kaum oposisi menyerang Jokowi dengan menekan aparat untuk memeriksanya. Rakyat dengan akal sehat dan peduli bangsa dan negara ini pasti akan tersinggung dengan pernyataan tanpa data. Sebaiknya semua pihak jangan sebarkan hoax,” tegasnya.
Menyerang
Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto menganggap, gaya calon presiden nomor urut 01, Jokowi yang belakangan ini kerap menyerang kubu oposisi merupakan sebagai bentuk kepanikan karena elektabilitas diam di tempat. “Ada kesan panik karena melihat elektabilitas yang makin longsor,” jelasnya.
Andrianto menuturkan, ketimbang mengeluarkan jurus menyerang, baiknya Jokowi fokus menjual kesuksesan kinerjanya selama 4 tahun ini. Bukan malah mengejar target dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang blunder. “Sebaiknya dengan kapasitas yang kurang memadai, janganlah kejar target semata,” paparnya.
Jokowi, kata dia, terkesan memaksakan kehendak dengan menggunakan berbagai cara. Contoh, dengan pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir atas dasar kemanusiaan, yang kemudian malah diralat oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. “Saya rasa ada problem terbesar di Presiden. Seperti kata Wiranto, seharusnya jangan grasa-grusu,” tandasnya.
Istilah propaganda Rusia ini menjadi polemik di media masa dan dunia maya setelah diucapkan Jokowi, di Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019. Istilah itu, menurut Jokowi, merujuk pada cara-cara berpolitik yang dilakukan dengan cara menyampaikan dusta, fitnah, dan hoax.
“Cara-cara politik seperti ini harus diakhiri, menyampaikan semburan dusta, semburan fitnah, semburan hoaks, teori propaganda Rusia yang kalau nanti tidak benar lalu minta maaf, tapi besoknya keluar lagi pernyataan seperti itu lalu minta maaf lagi,” kata Jokowi, di Kantor Redaksi Jawa Pos, Graha Pena, Surabaya, Sabtu itu.
Propaganda Rusia yang dimaksud dalam ucapan di depan publik itu adalah teknik firehose of falsehood atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan yang dimunculkan oleh lembaga konsultasi politik Amerika Serikat Rand Corporation pada 2016.
Rand Corporation menganalisis mengenai cara berpolitik mengunakan teknik kebohongan yang diproduksi secara masif dan simultan melalui media-media pemberitaan yang mereka miliki.
“Saya kira tidak bisa cara-cara seperti ini diteruskan dalam pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan presiden. Kita ingin mengedukasi masyarakat, memberikan pelajaran yang baik, sopan santun di politik itu ada dan saya rasa media memegang peran sangat penting dalam hal ini,” kata Jokowi.
Apalagi semburan hoaks dan propaganda Rusia itu diulang-ulang berkali-kali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Meski begitu hal tersebut dilihat Jokowi sebagai proses yang mendewasakan masyarakat. HanTer/Lpn6
*Sumber : harianterbit.com
