OPINI | POLITIK
“Kesadaran akan nasib ratusan ribu rakyat kecil Papua Selatan merupakan elemen kunci. Setiap pemimpin harus melihat ke depan, merancang ide sebagai jalan politik untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat,”
Oleh : Yusak Yaluwo, S.H.,M.Si
KITA harus mampu berpikir melampaui aktivisme yang biasa-biasa saja, memangkas masalah ketimpangan melalui kebijakan yang dapat membidik akar permasalahan ekonomi-sosial di Papua Selatan. Cara berpikir demikian memang out of the box, meruntuhkan habis paradigma usang yang tidak mampu menciptakan perubahan.
Karena memang perubahan tercipta dan daerah berhasil maju ketika kualitas pemimpin yang dihasilkan senantiasa membuat kebijakan tidak monoton. Di sini, politik sebagai instrumen harus menjadi arena pertarungan gagasan. Dalam pertarungan politik gagasan, setiap kandidat tidak boleh menggunakan pola sentimental, sebab ini akan mencoreng jalannya roda pemerintahan jika terpilih.
Kita harus membangun tradisi atau corak baru politik. Sebab tujuan kita adalah satu, mencari jalan keluar atas ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi. Jangan menghabiskan puluhan miliar rupiah hanya mengambil hati rakyat. Kita memang siap berperang, tetapi peperangan itu tidak memecahkan, sebab gagasan merupakan landasan keharmonisan untuk kita semua.
Politik untuk rakyat harus kita sebarkan. Kebencian dan permusuhan harus kita hilangkan dalam tradisi politik modern. Terkadang kita lalai, lupa, dan khilaf, padahal kesadaran akan nasib ratusan ribu rakyat kecil Papua Selatan merupakan elemen kunci. Setiap pemimpin harus melihat ke depan, merancang ide sebagai jalan politik untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat.
Pilkada Papua Selatan bukan pertarungan uang, bukan pertarungan yang mengakumulasikan kerugian elite agar mempertahankan status quo. Ada etika dan moralitas yang harus kita junjung bersama. Kemenangan yang kita capai harus bermuasal dari kemenangan kita melawan nafsu dan birahi kekuasaan yang semena-mena. Jika tidak mampu mengontrolnya, maka kita semua adalah penjahat nurani yang menciptakan poros kejahatan masif di masa depan.
Politik gagasan memang bukanlah hal baru, tetapi kita harus mampu mengubah wujudnya dalam bentuk yang sempurna, perlahan kita benahi daerah dari semua sisi: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan semua sarana lain. Politik gagasan adalah senjata yang menakutkan bagi pesaing yang sedikit memiliki pengalaman kepemimpinan, dan hanya semata-mata meraup keuntungan pribadi.
Karena itu, tema dan tujuan politik gagasan yang saya maksud di sini juga bermakna luas, mengingat masih banyak kompleksitas yang menjadi pekerjaan besar akan datang. Visi-misi yang menjadi panduan dan arah gerak untuk peta kebijakan masa depan Papua Selatan harus dimulai dengan mengurut satu persatu persoalan, menyelesaikan melalui semua institusi pemerintahan yang dapat berfungsi secara efektif, sehingga dapat menyelaraskan konsep besar pembangunan baik dari pusat hingga daerah.
Paling tidak di tahun pertama kita dapat mempercepat pembangunan kantor gubernur dan pusat aktivitas satuan kedinasan, dan lainnya secara permanen. Seiring dengan itu, program pengentasan kemiskinan juga terus kita gerakkan, agar mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial di Papua Selatan. Sebab, inilah realitas konkret yang harus kita definisikan sebagai program arus utama pembangunan.
Semua kepala daerah di tingkat kabupaten, harus sama-sama saling membuka ruang, bertukar data, harus accessible satu sama lain, dan memaparkan semua bentuk kekurangan di daerah masing-masing. Kiranya ini langkah pertama untuk perlahan menjahit yang masih bolong, dan merangkul yang berserakan. Tidak boleh ide hanya tinggal ide, sehingga kekuasaan yang kita jalankan tidak terkendali dengan baik, konsekuensinya amanah rakyat tak bisa kita jalankan, dan orang lain datang memanfaatkan.
Di sini, kita harus mereformasi semua sektor dengan baik, mengubahnya dengan tampilan yang menarik. Untuk mengubahnya kita memang tidak sendiri, kita ajak semua pihak, misalnya dari swasta kita data berapa banyak pengusaha jasa kontraktor lokal di Papua Selatan yang terbagi dalam empat kabupaten kota, tidak boleh ada monopoli proyek, semua pelaku usaha harus diberi ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik.
Di satu sisi, lajunya sektor ekonomi juga akan terus mengalami peningkatan ketika daya beli masyarakat juga turut meningkat. Yang perlu kita lakukan adalah pemberdayaan ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masyarakat harus difasilitasi, kebijakan fiskal harus tepat sasaran, diberi pelatihan dan perlindungan sehingga tetap eksis sebagai penggerak ekonomi lokal.
Di sisi lain, untuk mewujudkan tampilan menarik terhadap daerah ini juga harus melibatkan peran besar komunitas masyarakat adat, apakah hak-hak ulayat mereka masih terjamin, tidak tergerus oleh arus kepentingan elite? Peran pemerintah harus melindungi, memberikan kesempatan seluas-luasnya agar mereka berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya.
Kembali kepada persoalan politik gagasan, memang harus kita terapkan karena ini cara paling produktif sebagai landasan berpolitik. Kita bangun politik yang berkarakter. Melawan ide dengan ide. Narasi yang kita bangun tidak boleh mengandung ujaran kebencian yang memecah-belahkan. Prinsip demokrasi harus kita jaga. Politik gagasan harus mampu membingkai ulang antara ide dan kekuasaan yang melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Sekian! (**)
*Penulis Adalah Bakal Calon Gubernur Papua Selatan
