“Proyek- proyek yang diklaim sebagai upaya meminimalisasi dampak Covid-19 yakni empat proyek jaring pengaman sosial yang terdiri dari program keluarga harapan, program kartu sembako, program kartu prakerja, dan subsidi listrik nyatanya tak benar-benar memberi manfaat,”
Oleh : Gigih Lucky Lacanda, S.H
Jakarta | Lapan6Online : Pandemi covid-19 belum berakhir, penanganan korban dan yang terdampak pun belum berhasil. Namun, sejumlah media sudah dihebohkan kasus bansos (bantuan sosial) corona yang “ditunggangi” beberapa politisi.
Diawali viralnya pemberitaan tentang foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempelkan foto dirinya di sejumlah paket bantuan sosial (bansos) seperti hand sanitizer, masker.
Disusul foto di berbagai paket bantuan sosial yang lain, mulai dari beras hingga buku tulis untuk siswa, diwarnai wajah politikus PDIP tersebut. Padahal diketahui bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial untuk warga Klaten.
Warganet pun menghujaninya dengan kritikan keras dengan mengunggah tagar #BupatiKlatenMemalukan. Tagar itu juga sempat memuncaki trending topic Twitter di Indonesia pada Senin (27/4) (cnnindonesia.com, 29/4/2020).
Kejadian politisasi bansos tak hanya terjadi di Klaten, tapi juga dilakukan oleh beberapa daerah yang lain di antaranya Bupati Jember, Walikota Semarang, DKI Jakarta dan yang teranyar Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi.
Tak hanya di tingkat daerah, politisasi bansos juga terjadi di tingkat nasional.
Publik mempermasalahkan bantuan sosial yang di keluarkan pemerintahan Joko Widodo dengan nama Bantuan Presiden RI. Nama bansos itu dinilai seolah-olah bantuan dikeluarkan langsung oleh Jokowi.
Padahal sumber dana bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut dari uang rakyat. Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos terjadi saat krisis di tengah pandemi.
Mirisnya, di saat para politisi memanfaatkan bansos untuk “kampanye”, ada banyak masyarakat yang harus menanggung “derita’ kelaparan.
Dikutip dari CNN, sebanyak empat belas orang mahasiswa asal Seram Bagian Timur, Maluku, ditangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja di tengah Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) di Maluku untuk mencegah penularan Covid-19 akibat infeksi virus corona (SARS-CoV-2).
Mereka mengaku nekat pulang kampung lantaran keuangan menipis selama masa PSBB yang rencananya diperpanjang sampai 15 Mei mendatang.
Belum lagi kasus tragis yang dialami satu satu keluarga yang berasal dari Tolitoli, Sulawesi Tengah. Saat ditemukan warga di tengah kebun di Kelurahan Amassangan, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kondisi mereka sudah lemas karena kelaparan.
Satu keluarga yang terdiri dari tujuh orang tersebut tiga di antaranya masih balita dan seorang ibu diketahui sedang hamil besar (Kompas.com, 05/5/2020). Tentu, yang masih memiliki hati nurani tidak akan terdiam dengan banyaknya kasus yang membuat hati semakin geram. Di tengah wabah masih banyak pihak yang mengambil keuntungan.
Sistem Buruk, Ekonomi Terpuruk
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai KOPI Kunto Adi Wibowo berpendapat kultur politisasi bansos sudah terjadi sejak lama di dunia politik.
Kunto mengatakan trik ini bisa disebut politik uang atau money politic, serupa dengan serangan fajar jelang pencoblosan ketika pemilu (CNNIndonesia.com, 29/04/2020).
Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai politisasi bansos bertentangan dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik karena mengabaikan transparansi.
Dia berpendapat, pencitraan lewat bansos dilakukan karena pemerintah tidak transparan, sehingga seolah-olah bantuan itu diberikan langsung oleh sang kepala daerah atau kepala negara. Trubus berpendapat politisasi bansos di tengah krisis tak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan.
Dia justru menilai manuver tersebut akan berdampak buruk bagi pengambil kebijakan. Sementara menurut Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan politisasi bansos masif terjadi di daerah dan sangat sulit dikontrol, apalagi menjelang persiapan Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah (voaindonesia, 8/5/2020).
Kondisi ekonomi memang kian memburuk, khususnya di masa pandemi ini. Kebijakan yang tidak disertai kesiapan dan kapabilitas kepemimpinan membuat rakyat harus berjuang sendirian di tengah segala keterbatasan. Tak heran jika kasus-kasus kelaparan bermunculan di berbagai daerah.
Begitupun kriminalitas, terjadi kasus-kasus percobaan bunuh diri akibat tekanan ekonomi yang kian berat. Hal itu menunjukkan kebijakan penguasa tak jelas arah, yang justru semakin membuat rakyat sengsara.
Ketidakseriusan penanganan wabah akhirnya memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap penguasa.
Proyek- proyek yang diklaim sebagai upaya meminimalisasi dampak Covid-19 yakni empat proyek jaring pengaman sosial yang terdiri dari program keluarga harapan, program kartu sembako, program kartu prakerja, dan subsidi listrik nyatanya tak benar-benar memberi manfaat.
Tidak berbeda, proyek bantuan langsung tunai (BLT) yang diklaim bisa menambah penerima manfaat juga hanya program gimmick, yang tak akan pernah mengangkat rakyat dari keterpurukan.
Proyek–proyek tersebut justru menjadi jalan mulus bagi para kapitalis dan rekanan untuk memperoleh keuntungan.
Praktik politisasi bansos ini disebabkan oleh sistem demokrasi yang membuat berbelitnya birokrasi dan administrasi sehingga menjadi sumber kekacauan baru di tengah masyarakat.
Selain itu, sistem demokrasi juga melahirkan para pemimpin yang lebih sibuk memoles pencitraan daripada memperbaiki kinerjanya. Tampak jelas bahwa sistem demokrasi yang destruktif ini tak mampu menjadi tumpuan harapan umat. Bahkan penerapannya telah mengundang ketidakberkahan.
Eksploitasi kemiskinan sering dijadikan sebagai objek pencitraan. Bahkan yang lebih parah kemiskinan seringkali pula dikapitalisasi alias dibisniskan. Para politisi dalam sistem sekuler ini banyak merilis program-program pencitraan bertema pengentasan kemiskinan.
Keuntungan berupa jabatan kekuasaan yang kemudian mereka gunakan untuk menarik manfaat meski harus mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
Kesejahteraan dalam Naungan Islam
Sebagai sebuah sistem komprehensif yang berasal dari Ilahi, Islam berbeda dengan sistem buatan manusia. Islam meniscayakan adanya kesejahteraan.
Dalam Islam, mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan amanah berat yang dipikulkan ke pundak para pemimpin mereka. Yang karenanya, amanah kepemimpinan ini menjadi amanah yang paling tak diinginkan siapapun yang menggunakan akalnya.
Inilah pula yang membuat para khalifah selalu menangis saat didaulat menjadi pemimpin umat. Karena mereka paham, umat tak boleh hidup tanpa kepemimpinan, tapi menjadi pemimpin mereka adalah tanggung jawab yang sangat berat.
Dalam menjalankan kekuasaan, para khalifah termasuk Sayyidina Umar bin Khaththab ra bertindak sangat hati-hati agar tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena ia khawatir melakukan kezaliman pada rakyatnya.
Di masa kekhilafahan Umar bin Al Khattab ra yang cukup panjang, bertebaran kisah-kisah teladan kepemimpinan beliau yang tak mungkin ditiru oleh kepemimpinan yang paradigmanya berseberangan seperti sekarang ini.
Bahkan, masa kepemimpinan Umar bin Abdul Azis yang jauh dari masa khulafaur rasyidin, mampu mencetak sejarah dengan ketiadaan orang miskin. Sehingga zakat pun susah disalurkan.
Dalam Islam, sistem pengaturan umat yang serba transparan dan memudahkan menjadi kata kunci yang harus diterapkan. Sebuah sistem hidup yang hanya berorientasi mencari keridhaan Allah swt sehingga benar-benar berdampak pada teraihnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup masyarakat, tanpa kecuali dan tanpa tandingan.
Optimasi sistem kelembagaan baitul mal, optimasi sistem peradilan termasuk lembaga hisbah, kebijakan menyangkut tanah, pendirian lembaga rumah tepung, program intervensi pasar saat situasi paceklik, sistem lockdown saat wabah, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk implementasi syariat yang lahir dari kesadaran tentang wajibnya serius dalam mengurus umat.
Sudah seharusnya kita segera kembali kepada sistem Islam. Sehingga kesejahteraan umat terwujud, keberkahan teraih dan ridha Allah swt bisa didapatkan. Wallahu a’lam bishshawab. GF/RIN/Lapan6 Group
