Lapan6online.com : Temuan soal penggunaan anggaran pemerintah untuk jasa influencer sebesar Rp 90,45 miliar makin membuktikan ketidakcakapan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik.
Pernyataan ICW mengenai penggelontoran dana yang besar kepada para influencer dan buzzer menjawab kecurigaan publik adanya relasi politik antara para seleb yang sering diundang ke istana negara dengan pihak pemerintah,” tegas Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (21/8).
Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta itu mengaku sulit mengerti dengan apa yang dilakukan pemerintahan ini.
Pasalnya pemerintahan, baik di kantor kepresidenan atau di kementerian sebenarnya sudah memiliki biro informasi dan media untuk mengampanyekan program kebijakan pemerintah.
“Lalu apa gunanya keberadaan mereka jika tak dipercaya oleh presiden atau pemerintah?” tanya Taufiq.
Dirinya pun menegaskan kepada pemerintah bahwa saat ini Indonesia sedang dalam keadaan yang memprihatinkan. Bahkan Indonesia sedang menuju krisis ekonomi yang serius.
Untuk itu, ia mengingat agar tidak membuang-buang anggaran hanya sekadar untuk menyewa jasa influencer.
“Remuk bangsa ini jika setiap ada permasalahan politik dan ekonomi jalan keluarnya adalah influencer dan buzzer, dari ilmu politik mana pun tidak akan ketemu teorinya. Rakyat makin menderita, influencer dan buzzer-nya makin sejahtera, negara macam apa ini?” tutupnya. (Rmol.id)
