Jakarta | Lapan6online : Carut marut pengelolaan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak covid-19 sempat diungkap Poros Rawamangun pasca ditangkapnya Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Poros Rawamangun bahkan pernah mendesak KPK untuk menghukum mati mereka yang terlibat korupsi dana pengadaan bansos, terutama yang dikelola oleh Kementerian.
Akibatnya, pemerintah merubah penyaluran bansos yang semula berbentuk sembako senilai Rp300.000, dirubah dengan sistem penyaluran dana bansos yang diberikan tunai.
Dari hasil analisis selama pemberian bansos secara tunai, Poros Rawamangun menilai, bansos yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi yang terbaik dibandingkan pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
“Bansos DKI Jakarta leading sector-nya bukan di PD Pasar Jaya tetapi di Dinas Sosial DKI Jakarta.” ujar Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Apresiasi Untuk Gubernur Anies
Diakuinya, Poros Rawamangun pada akhir Desember 2020 lalu telah mengkritik sejumlah hal, utamanya menyangkut masalah pengadaan bansos DKI Jakarta di luar Kemensos yang saat itu diberikan dalam bentuk sembako.
“Pada Desember itu, kita menyelenggarakan sayembara dalam rangka memenuhi unsur aktualnya bansos itu seperti apa. Kita sayembarakan, kita cari pagu yang terendah dan tertinggi,” kata Rudy.
Dari hasil sayembara itu, Poros Rawamangun menilai bansos yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta jauh lebih baik setelah Gubernur DKI mengambil sikap menganti Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI.
Ia pun memberikan apresiasinya kepada Gubernur DKI Jakarta dan berharap, Kadinsos yang baru dapat memberikan pencerahan bagi warga Jakarta.
“Kita berterima kasih pada Gubernur DKI. Mudah-mudahan kepala dinas yang baru ini dapat memberikan pencerahan yang baik terhadap bantuan-bantuan untuk masyarakat. Agar masyarakat dapat menerima sebaik-baiknya,” ungkap Rudi.
Minta Klarifikasi Kadinsos Baru
Kendati begitu, ia mempertanyakan, dalam analisisnya, pemberian bansos tunai baru dilakukan di bulan Januari, sementara untuk bulan Februari dan Maret belum dikucurkan. Ia pun meminta Kadinsos yang baru dapat memberikan klarifikasi.
“Kita ingin Kepala Dinas bisa mengklarifikasi ini, apakah bansos tunai sudah berhenti apa masih lanjut, mengingat pada bulan ketiga ini masyarakat belum menerimanya. Bansos tunai baru di terima masyarakat hanya pada bulan Januari lalu,” terangnya. Ia berpendapat, jika tak ada klarifikasi dari dinas, dikhawatirkan membuat keresahan baru bagi masyarakat Jakarta.
“Kepala Dinas Sosial yang baru harus bisa membuat jawaban. Sehingga, bisa menjawab kegalauan masyarakat DKI Jakarta.” tandasnya. Rudi yang saat konferensi pers didampingi wakilnya Dedi Wijaya Putra menyatakan, mendukung semua kepentingan Gubernur Anies Baswedan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Jakarta.
“Kita selalu kerja bareng dengan Pemerintah DKI Jakarta supaya beberapa bantuan itu bisa langsung dicapai dan efektif, dirasakan oleh masyarakat,” kata Rudy.
Harapannya, Kadinsos yang baru bisa menjembatani kepentingan pemda dengan masyarakat Jakarta untuk memenuhi kebutuhan warganya.
Usul Kembali Diberikan Sembako
“Usul kita, kalau bisa jangan hanya bantuan langsung tunai (BLT) saja, sembako juga penting. Jika bansos tunai dan bansos natura berjalan, maka kehidupan pasar di Jakarta juga bisa hidup,” kata dia. Dengan begitu, inflasi bisa terjaga serta pedagang juga bisa senang, karena bisa menjual barang dagangannya dengan pola kebijakan pemda dalam memberikan bansos natura dan bukan hanya soal BLT semata.
“Meski nilai bansos BLT dan bansos natura sama, namun pengguna dan manfaatnya lebih cepat natura. Uang tunai itu rentan untuk belanja konsumtif bukan untuk kepentingan dapur atau rumah tangganya,” kata Rudi.
Oleh karena itu, menurut dia, Poros Rawamangun lebih setuju kalau pemberian bansos bagi warga Jakarta terdampak covid, kembali diberikan dalam bentuk sembako. Menurutnya, lebih bermanfaat dan lebih efektif sebab, pasar-pasar di Jakarta bisa hidup dan kembali bergeliat.
Kembali ke Pasar Tradisional
Sementara itu, Manajer Umum dan Humas PD Pasar Jaya, Gatra Vaganza mengemukakan, pihaknya berharap dengan adanya vaksinasi dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dapat membantu menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat untuk tidak ragu kembali ke pasar tradisional.
“Dengan adanya vaksinasi oleh Kemenkes, ini bisa menimbulkan lagi kepercayaan masyarakat untuk tidak ragu kembali ke pasar tradisional, yang dampaknya bisa menghidupkan lagi perekonomian khususnya di Jakarta dalam sektor UMKM,” tandasnya. (*)
