“Kalau sekarang ada dinamika, menurut saya biasa saja, kritis konstruktif, tapi utamanya kan tidak ada yang menolak secara sikap politik. Dan sudah ada jutaan masyarakat yang telah mendaftar dan artinya mendukung program ini. Lain cerita bila sebalik nya,”
Jakarta | Lapan6Online : Partai-partai politik berbeda pandangan terhadap pelaksanaan program kartu Prakerja. Termasuk partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin pun turut melontarkan kritik. Dari partai-partai pendukung pemerintah hanya Golkar yang terlihat mendukung program tersebut.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan, perbedaan pendapat dan pandangan dalam partai koalisi bisa dibilang ‘cacat bawaan’ dalam sistem presidensial.
“Beda pendapat antar partai koalisi adalah cacat bawaan koalisi sistem presidensialisme,” ungkapnya ketika dihubungi merdeka.com, Senin (4/5).
Fenomena ini bukan hanya terjadi kali ini dalam pemerintahan Jokowi saja. Jika menoleh ke belakang, maka dapat pula ditemukan hal serupa dari pemerintahan-pemerintahan sebelum Jokowi.
Sikap Golkar yang ‘pasang badan’ untuk mendukung program kartu Prakerja pun merupakan keputusan yang dalam pandangan dia wajar. Mengingat ada sosok Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
“Wajar jika program itu dibela Golkar. Apalagi kartu prakerja program unggulan pemerintah. Apalagi selama ini Golkar terdepan kawal program prioritas pemerintah,” ungkapnya.
Keputusan Golkar untuk mendukung program yang menuai polemik itu pun, lanjut dia, tidak bakal berpengaruh signifikan pada popularitas partai. “Kartu prakerja tak ada kaitannya dengan popularitas partai. Rakyat kita itu pelupa. Ingatan soal kerja partai muncul hanya 5 tahun sekali jelang pemilu. Ini gimmick politik biasa yang pasti ketutup isu lainnya,” urai Adi.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, perbedaan sikap anggota koalisi terhadap program kartu Prakerja tidak bakal mengganggu kesolidan koalisi pendukung Jokowi-Ma;ruf. Dia tak yakin beda pendapat terkait kartu Prakerja bisa membuat koalisi pecah kongsi.
“Soal koalisi pemerintah pecah kongsi, saya yakin tidak. Buktinya pemerintahan masih berjalan secara efektif sesuai dengan penugasan yang telah diberikan Presiden Jokowi kepada para pembantunya di kabinet,” tegas Ace, seperti yang dilancir dilaman redaksi merdeka.com
Hal senada diungkapkan Politikus Golkar Bobby Rizaldi. Kepada merdeka.com, dia menyampaikan bahwa koalisi pendukung pemerintahan tetap solid. Meskipun beda pendapat, program kartu Prakerja tetap bakal didukung.
“Koalisi baik-baik saja dan tetap solid mendukung program pro kerja ini, sepemahaman saya,” ujar dia.
Sejauh ini pun, tidak ada partai koalisi yang secara resmi menolak program kartu Prakerja. “Iya lah, partainya kan tidak ada yang resmi menolak. Ya artinya mendukung (program kartu prakerja),” imbuhnya.
Menurut Bobby, kartu Prakerja merupakan program yang menjadi janji kampanye Presiden di 2019. Juga sudah disetujui DPR bersama dalam UU APBN 2020, di September 2019. Adapun formatnya yaitu upskilling, pelatihan vokasi, pengurangan mismatch antara lapangan kerja dan kesiapan pekerja.
“Ini pun sudah disosialisasikan mulai November 2019. Memang berbeda dengan segmen sembako. Kalau sekarang ada dinamika, menurut saya biasa saja, kritis konstruktif, tapi utamanya kan tidak ada yang menolak secara sikap politik. Dan sudah ada jutaan masyarakat yang telah mendaftar dan artinya mendukung program ini. Lain cerita bila sebalik nya,” terang dia.
“Jadi koalisi pemerintah solid, kalau ada yang kritis, wajar, namanya juga sayang pada bapak Presiden. Program ini juga dikawal dengan baik prosesnya, dimonitor dan nantinya post audit juga akan dilakukan berlapis oleh lembaga pemeriksa seperti BPK, BPKP, LKPP dan lain-lain,” lanjutnya.
Penerima manfaat program kartu Prakerja pun berbeda dengan segmen masyarakat yang disasar dengan program bansos lain, seperti bansos sembako atau KIP. “Ini vokasi untuk kerja,” jelasnya.
“Banyak yang menanyakan proses pengadaannya, proses pengawasannya post-even juga. Semuanya ada lembaga negara yang mengawasi. Ada yang belum paham untuk diganti sembako, juga dari 2019 sudah disampaikan, hanya perlu diingatkan kembali, bahwa segmen ini berbeda. Jadi sebenarnya tidak ada logical fallacy (sesat pikir), ini semua kritis konstruktif yang akan menjadikan perbaikan pelaksanaan kartu prakerja ke depan,” tandasnya.
Kritik pelatihan online di kartu prekarja juga datang dari PDIP, partai penguasa, tempat Jokowi bernaung. PDIP meminta KPK ikut terlibat mengawasi. Tender 8 start up menjadi salah satu kecurigaan ada kongkalingkong dalam program tersebut.
“Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, Pak Ketua, oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi,” kata Politikus PDIP Arteria Dahlan saat rapat Komisi III DPR dengan KPK, disiarkan secara online, Rabu (29/04/2020).
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja. Habiburokhman menduga ada penyelewengan dalam program tersebut.
“Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” kata Habiburokhman di rapat yang sama.
Karena itu, kepada Ketua KPK Firli Bahuri, Habiburokhman meminta mengawasi dugaan korupsi dalam vendor digital kartu prakerja. Habiburokhman mengatakan, perlu diawasi pengadaan jasa dalam bentuk pelatihan digital.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggarannya.
“Ini jumlah anggarannya besar sekali. Nggak main-main. Makanya KPK harus dengan tegas mengawasi penggunaan anggaran Kartu Prakerja. KPK harus memastikan duit rakyat dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi,” ucap Sahroni dalam keterangannya, pada Kamis (30/04/2020).
Politisi NasDem ini KPK bisa mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja, mulai dari penunjukkan vendor penyedia layanan, hingga pencairan dananya nanti. Dirinya pun menyarankan agar KPK bisa membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program kartu Prakerja ini. mdk
*Sumber : merdeka.com
