OPINI
“Jika tak ada dana yang menjadi alasan pemerintah tak serius memback-up kepentingan rakyat, justru disitulah letak akar masalahnya,”
Oleh : Tata Dwi Selvia
PEMERINTAH memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga tanggal 2 Agustus. PPKM Level 4 kembali diperpanjang guna menekan lonjakan kasus virus corona (Covid-19).
Mulanya, pemerintah menerapkan PPKM Darurat tanggal 3-20 Juli ketika lonjakan kasus mulai terjadi. Diperpanjang dengan istilah PPKM Level 4 pada tanggal 20-25 Juli. Kini PPKM Level 4 kembali diperpanjang oleh pemerintah.
PPKM Level 4 ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Berbagai pembatasan diterapkan di banyak sektor. Tak sedikit pula jalan yang ditutup guna menekan mobilitas masyarakat. (kompas.com 25/07/2021)
Kebijakan ini tentunya akan sangat berat diterima rakyat dan dianggap memperpanjang derita mereka. Bagaimana tidak, rakyat diminta diam di rumah tapi tak ada jaminan berupa pemenuhan kebutuhan hidup dari pemerintah. Pedagang dipaksa menutup usaha namun tak diberi kompensasi apapun juga.
Maka adalah hal yang wajar jika kita dapati rakyat memberontak dan enggan taat pada kebijakaan yg dibuat. Bukannya tak takut terpapar wabah virus yang mematikan, hanya saja mereka tak kuat mendengar tangisan anak dan istri di rumah yang kelaparan.
Seperti yg terjadi di Surabaya, pemilik warung dan warga melempari petugas dengan batu saat akan ditindak. “Pemilik warkop tidak terima karena warungnya akan ditindak. Sehingga cekcok dan mengundang warga lainnya keluar dan berkumpul. Karena semakin banyak mereka kemudian melempari petugas dan mobil patroli,” kata Gatot. (Detik.com 17/07/2021)
Tak Becus Meriayah! Inilah Potret Pemimpin Demokrasi-Kapitalis
Saat kebijakan PPKM darurat diberlakukan, pemerintah mengerahkan aparat untuk menertibkan dan menindak rakyat yang tak mau taat. Sementara itu TKA asing dipersilahkan tetap mendarat, Apakah ini tidak menambah perih luka dihati rakyat? Sampai kapan rakyat harus menanggung sendiri beban hidup yang sulit di tengah pandemi ini?
Sudah seharusnya pemerintah mengerahkan aparat untuk membagikan berbagai bantuan pada rakyat, bukan malah sebaliknya! Jika tak ada dana yang menjadi alasan pemerintah tak serius memback-up kepentingan rakyat, justru disitulah letak akar masalahnya.
Negeri ini begitu kaya, mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar. Seperti tambang nikel, emas dan batubara. Namun karena sistem kapitalisme yang diterapkan menyerahkan sumberdaya tersebut pada asing, membuat negara tak punya pemasukan besar selain dari pajak. Selanjutnya dikondisi sulit seperti ini hanya bisa mengandalkan utang yang kian membengkak. Inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang rapuh.
Berbeda dengan sistem islam, penerapan sistem islam yang sempurna akan menjadikan negara mandiri dan independen. Penguasa negeri islam yakni khalifah, akan mengeluarkan kebijakan tegas demi meredam penyebaran virus penyebab pandemi. Tentunya kebijakan ini bersifat komprehensif dan holistik, sehingga tidak mungkin menghasilkan kebijakan plinplan, apalagi sampai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Sebagai langkah awal khalifah akan menerapkan lockdown yang merupakan petunjuk syariat dalam menangani wabah. Aktivitas yang memicu kerumunan warga akan diminimalisir, pintu-pintu yang memungkinkan masuknya WNA ke dalam negeri akan ditutup.
Mobilitas hanya untuk pihak-pihak tertentu sesuai keperluan darurat. Bahkan, jika pengurusan urusan dan pemenuhan kebutuhan rakyat mengharuskan door to door, penguasa Khilafah juga akan menempuh langkah tersebut.
Konsep lockdown yang dilakukan oleh Khilafah tidaklah berorientasi ekonomi, melainkan fokus pada aspek kesehatan dan penyelamatan jiwa rakyatnya. Oleh karena itu khalifah akan terus meningkatkan fasilitas kesehatan dengan kualitas terbaik dan kuantitas yang sangat memadai. Pemeriksaan dan penelusuran terjadinya kasus positif akan ditangani dengan upaya dan riset paling mutakhir. Sementara, protokol kesehatan juga diterapkan di seluruh penjuru negeri dan melalui pengawasan yang terjamin.
Selanjutnya selama lockdown diterapkan, khalifah akan memberi jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan memberikan beragam fasilitas pengganti atas kebijakan lockdown. Hal ini dilakukan agar rakyat tetap bisa diam di rumah tanpa perlu khawatir akan kelaparan dan kemiskinan.
Dalam menjalankan kebijakan ini khalifah didukung dengan penerapan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang stabil, maju, dan tahan krisis meski di tengah lockdown. Sistem ekonomi Islam inilah yang akan membantu tetap terjaminnya distribusi harta bagi seluruh individu rakyat, sekalipun pada masa pandemi.
Demikianlah solusi islam dalam menangani pandemi. Hal ini pula yang telah diterapkan oleh para khalifah yang amanah pada masa pemerintahan islam dahulu saat menangani pandemi. Maka sudah saatnya untuk mengganti sistem kapitalisme yang dipakai di negeri ini dengan sistem yang lebih baik lagi, yakni sistem islam yang berasal dari Ilahi Rabbi. Wallahu ‘alam bish-shawab. (*)
*Penulis Adalah Aktivis Back To Muslim Community
