Jakarta, Lapan6online.com : Presiden Joko Widodo meminta bantuan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait bidang ketahanan. Bahkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu.
Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang. Namun, politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, saat ini tidak biasa lagi jenderal yang sudah pensiun mendapatkan bintang kehormatan.
“Tidak bisa lagi dijadikan sebagai tanda kehormatan. Kalau sudah pensiun ya pensiun,” katanya saat dihubungi, Selasa (22/10).
Dia menyebut Prabowo menjadi Menteri Pertahanan bukan karena pangkat. Tetapi, ditunjuk berdasarkan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. “Dia menjadi sipil berlaku hukum sipil kalau misalnya mau memberi kehormatan tidak dengan pangkat ada bintang jasa ada bintang Mahaputra,” jelasnya.
Hasanuddin berkata, tidak bisa ada kenaikan pangkat saat pejabat TNI pensiun. “Tidak biasa lagi dari pangkat dia pensiun dinaikan lagi. Misalnya dari Mayjen pur naik ke Letjen pur ga ada,” tutupnya.
Sebelumnya, tiga kursi menteri telah disiapkan oleh Jokowi untuk Gerindra. Prabowo Subianto diganjar jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari lawan tandingnya di Pilpres 2019. Selanjutnya, dua menteri atau pejabat setingkat menteri dalam kabinet.
Sumber merdeka.com dari elite Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan.
Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Edhy Prabowo menjadi orang yang disebut paling pantas disorongkan jadi Mentan. Bahkan, sambil berkelakar, sudah ada pembicaraan ‘Sertijab’ antara Mentan Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo.
Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.
“Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden,” kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.
Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.
Demi Bintang Empat Di Pundak
Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.
Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.
Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.
“Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan,” kata petinggi Gerindra tersebut.
Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.
Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa. “Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya,” kata Habiburokhman.
(fik/merdeka.com)
