“Faktanya adalah di akhir tahun Kemenaker melalui Dirjen Ketenagakerjaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar yang sempat menyatakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mengalami penurunan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir. Data tahunan yang tercatat di Kemenaker menujukan bahwa angka PHK bisa ditekan sepanjang tahun 2018, hanya ada 3.362 orang buruh yang di PHK. Soalnya sedari data yang dikumpulkan KSPI, lanjut Iqbal sepanjang tahun 2018 telah terjadi gelombang PHK jilid IV,”
Jakarta – Lapan6Online : Kamis, (31/1/2019) – Di penghujung akhir Januari 2019, dunia ketenagakerjaan menjelang Pilpres tentunya merupakan issu krusial, pasalnya membahas ekonomi erat kaitannya dengan perburuhan. Apalagi bila belum terelaborasi lebih baik antara data dan realita terjadi. Jakarta, Kamis (31/1)
Said Iqbal, Presiden KSPI menyampaikan bagi Pemerintah dan Capres nanti siapapun yang menang tentunya memiliki kewajiban menjalankan beberapa hal, baik itu terkait ‘Ancaman PHK dan Revolusi Industri 4.0.’ Ungkapnya para awal media di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Kamis (31/1)
“Karena pemerintah sesungguhnya menyiapkan pekerjaan pada kelas rakyat,” Kemuka Iqbal
Merespon penyajian data, faktanya adalah di akhir tahun Kemenaker melalui Dirjen Ketenagakerjaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar yang sempat menyatakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mengalami penurunan cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir. Data tahunan yang tercatat di Kemenaker menujukan bahwa angka PHK bisa ditekan sepanjang tahun 2018, hanya ada 3.362 orang buruh yang di PHK. Soalnya sedari data yang dikumpulkan KSPI, lanjut Iqbal sepanjang tahun 2018 telah terjadi gelombang PHK jilid IV.
“Bahkan dampaknya puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan,” Ujarnya khawatir.
Sembari memberikan contoh permisalan, Iqbal menerangkan seperti di Serang, Banten, dilaporkan PHK terjadi di PT. Alcorindo (sekitar 600 orang buruh di PHK), PT RWA (sekitar 660 orang buruh di PHK), PT Gand Pintala (sekitar 50 orang buruh di PHK), kemudian ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600 orang buruh. Bogor, Jawa Barat, PT. IKP tutup imbasnya 600 orang buruh ter-PHK. Sementara PT. Tanashin dalam proses mem-PHK, akibatnya 300 orang buruh terancam kehilangan pekerjaan. Kemudian di Jakarta, PHK juga terjadi di PT. FNG mengakibatkan sekitar 300 orang buruh kehilangan pekerjaan, di PT. Pasindoi sekitar 56 orang buruh. PHK juga dilaporkan terjadi di PT. Mahkota (FSKEP) dan PT. Rider (SPN).
Sementara, PHK besar-besaran juga terjadi di Purwakarta tutupnya PT. OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di PHK, PT. Dada Indonesia menyebabkan 1300 orang buruh di PHK, dan PT. Iljunsun menyebabkan 1.400 orang buruh di PHK.
“Tiga (3) perusahaan saja di Purwakarta sudah 4.500 orang. Loh kok menteri mengumumkan sebanyak 3.362 orang kena PHK ? Gimana menyediakan lapangan pekerjaan berhasil ?,” Ujar Iqbal penuh tanda tanya.
Selain itu di kota Subang, tutupnya PT. Hanson Yeol menyebabkan 3.100 orang buruh ter-PHK. Sedangkan di Cimahi, PHK terjadi di PT. SN (Garmen) mengakibatkan 400 orang buruh kehilangan pekerjaan dan di PT. Matahari (ritel) sekitar 1500 orang buruh di PHK. Bahkan, PHK massal terjadi di Indosat dan XL Axiata, sekitar 200 orang buruh. Lalu di Karawang. jumlah buruh yang terkena PHK di 2018 sudah mencapai 11.000 orang. Sementara pada 2017 ada 29.000 buruh yang di-PHK.
Di sektor ritel, dilaporkan Giant menutup 19 supermaketnya di Lampung, Medan, Batam, dan lain-lain. Hal ini berdampak terhadap PHK ribuan orang. Untuk itulah KSPI menilai data PHK Pemerintah dirasa tidak masuk akal, Kemuka Iqbal.
Tidak hanya terjadi di tahun 2018 yang disebut KSPI sebagai gelombang PHK jilid IV. Gelombang PHK juga terjadi pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Soalnya, Iqbal berpandangan gelombang PHK juga terjadi pada tahun 2015. Kaum buruh menyebut ini adalah gelombang PHK jilid I.
“Saat itu, PHK menimpa buruh sektor tekstil dan garmen. Sehingga puluhan ribu buruh akan kehilangan pekerjaan. Sedangkan gelombang PHK jilid II terjadi pada kurun waktu Januari hingga April 2016, berdampak terhadap industri elektroinik dan otomotif. Di industri elektronik, PHK terjadi di PT Tosiha, PT Panasonik, PT Philips, PT Shamoin, PT DMC dan PT. Ohsung. Sementara itu, pengurangan kayawan di industri otomotif terjadi pada industri sepeda motor dan roda empat serta turunannya, seperti PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin, PT Mushashi, PT Sunstar,” Papar aktivis buruh yang juga merupakan anggota International labour Organization (ILO) tersebut.
Iqbal menjelaskan gelombang PHK jilid III terjadi tahun 2017, menimpa sektor ritel. Satu hal yang diberitakan luas adalah tutupnya gerai 7-Eleven (sevel).”Akibat penutupan Seven Eleven, kurang lebih 6.000 orang pekerja di PHK,” Utaranya.
Lebih lanjut, di sektor energi/pertambangan PHK terjadi beberapa perusahaan seperti PT Indoferro (1.000 orang), PT Indocoke (750 orang), PT Smelting (380 orang), PT Freeport (8.100 orang). Di industri garmen ada PT. Wooin Indonesia, PT Star Camtex, PT Good Guys Indonesia, PT. Megasari, PT. GGI, dengan total kurang lebih 3.000 orang. Di industri farmasi dan kesehatan antara lain PT Sanofi/Aventis (156 orang), PT Glaxo (88 orang), PT Darya Varia (40 orang), PT Rache (400 orang), PT Tempo Scan Pasific (95 orang).
“P.T SKB saja, di Bekasi Narogong itu sebanyak 3.000 orang bahkan yang kena PHK belum dibayar. Tren PHK itu terus terjadi hingga kini. Lalu bagaimana penyerapan tenaga kerja yang sudah lebih dari 2,5 juta orang per tahun ? Hingga target Jokowi-JK sudah terlampau 4 tahun terakhir ?,” Utara Iqbal.
“Di tahun 2019 awal, Hero sudah menutup 26 gerai di seluruh Indonesia. Itu PHK hampir sebanyak 1.500 orang. Faktanya, adalah sepuluh kali lipat tren PHK terjadi disepanjang tahun 2018 dari yang diumumkan pemerintah,” Beber Iqbal, serata mempertanyakan bagaimana bisa menjadi anggota DPR di kota bekasi dan depok nantinya itu.
Soalnya, menurut Iqbal ini menaker, menteri pengusaha apa yah jangan jangan ? Tengok saja itu XL dan Indosat saja di PHK ratusan orang. Ditambahkanya,”Please Wake Up Minister Labour, U want to became candidate parlemen, urusan buruh saja ga beres..Ga masuk akal itu. Issue lapangan pekerjaan itu serius bagi buruh,” Paparnya.
“Sedari catatan PHK kota kota diatas,hampir mencapai angka 30 ribu lebih, ini belum lagi colect data di luar pulau jawa,” Tandasnya. Red/Tim
