OPINI | HUKUM | POLITIK
“Jika Firli mau berniat untuk Capres atau sebagai Cawapres pada pilpres 2024 maka Firli harus menyatakan mundur dari ketua KPK. Karena pilpres itu proses politik. Tidak mungkin Firli tidak tahu,”
Oleh : Muslim Arbi
PAGI tadi saya baca statemen Firli Bahri sebagai ketua KPK. Bahwa KPK profesional dan tidak terbawa angin politik. Ini pernyataan bagus bagi seorang pimpinan yang sedang nakhodai insitusi anti rasuah. Dan itu semoga menjadi kenyataan.
Sebagai pimpinan lembaga anti korupsi. Firli terlihat tanpa pandang bulu untuk bersihkan negeri ini dari penyakit KKN sebagaimana Amanat Reformasi dan Amanat UU yang lahir setelah Reformasi.
Pernyataan Firli mantan Kapolda Sumsel dan NTB itu perlu di dukung. Profesionalisme harus di tegakkan dan jangan terjebak godaan politik untuk berkuasa dengan menggunakan isu politik dalam pemberantasan Korupsi.
Beberapa kalangan mendukung Firli Bahuri sebagai Capres pada 2024. Itu sah saja. Dan itu hak Firli untuk jadi Capres dan hak masyarakat untuk dukung Firli sebagai Calon Presiden.
Hanya saja. Jika Firli mau berniat untuk Capres atau sebagai Cawapres pada pilpres 2024 maka Firli harus menyatakan mundur dari ketua KPK. Karena pilpres itu proses politik. Tidak mungkin Firli tidak tahu. Dan oleh karena itu Firli harus melarang dukungan sejumlah kalangan untuk Capres kan Firli sebagai Capres.
Jika Firli biarkan itu berlangsung dan Firli masih menjabat sebagai Ketua KPK, maka akan dianggap memanfaatkan KPK dalam isu pemberantasan politik untuk kepentingan politik pribadi.
Dan proses pengusutan kasus di KPK akan dianggap oleh publik sebagai upaya Firli mendagangkan KPK untuk kepentingan Politik pribadi nya. Meskipun katakan lah pengusutan dan penangkapan tersangka di KPK dilakukan secara profesional.
Termasuk dalam hal ini upaya Firli untuk usut kasus Formula E dengan alasan kerugian negara dan merugikan negara. Firli malah dianggap mau jegal Anies Baswedan yang berpeluang besar sebagai Capres dan Presiden pada pilpres 2024.
Karena publik akan bertanya. Kalau Firli mau usut kasus di KPK untuk selamatkan keuangan negara dan mengusut proyek2 infrastruktur yang rugikan keuangan negara oleh Presiden Jokowi? Jumlah kerugian itu mencapai Puluhan Triliun.
Publik akan bertanya: Mengapa Firli tidak perintahkan KPK untuk usut Kerugian Uang Negara pada Proyek KCJB, Proyek Bandara KertaJati, Proyek tol yang di bangun mahal dan di jual murah. DLL. Juga proyek Mandalika?
Publik juga masih punya rekam jejak Firli saat masih sebagai Kapolda NTB. Ada kasus Divestasi Newmont. Ada kerugian negara Rp 2,9 T. Waktu itu Gubernur NTB di jabat oleh TGB. Ada kasus hilang nya Dr Mawardi. Kepala RS Mataram yang hilang sampai saat ini. Konon Mawardi adalah kepercayaan Gubernur NTB saat itu TGB dan “ATM” Gubernur TGB yang belakang menikah dengan Ponakan nya Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini perlu menjadi perhatian Kapolri juga.
Saat mantan Gubernur NTB mau di periksa oleh KPK dan Firli yang saat itu menemui TGB. Firli pernah di kembalikan ke Kepolisian. Bang Abdullah Hehamahua yang saat itu sebagai Penasehat KPK pernah menceritakan hal tesebut kepada saya. Menjadi heran kenapa saat ini malah Firli menjabat sebagai ketua KPK?
Ada juga kasus Buku Merah Tito Karnavian. Kasus Buku Merah itu merebak saat Tito masih jabat Kapolda Metrojaya. Konon Firli selamatkan Tito dalam kasus buku Merah itu di KPK. Konon atas jasa Firli selamatkan Tito dalam kasus buku Merah itu. Firli melalui lobi Tito ke PDIP dan komisi III sehingga Firli dapat terpilih sebagai ketua KPK.
Publik juga menjadi terheran saat Herman Heri sebagai ketua komisi III DPR tidak pernah di panggil KPK padahal santer diberitakan Herman Heri, Kader PDIP disebutkan ikut terima Dana Bansos. Padahal urusan Bansos itu terkait dengan komisi VIII.
Ko ketua komisi III kebagian ya? Herman Heri pun tak pernah di panggil oleh KPK sampai Herman Heri di copot dari ketua komisi III oleh Fraksi PDIP dan ketua nya di gantikan oleh Bambang Pacul.
Saat Firli sebagai Kapolda Sumsel. Ada kasus orang hilang nama nya Supran bin Syamsiar. Hilang dan atau di bunuh. Dugaan melibatkan seorang pejabat penting di Kabupaten Muara Enim Utara. Laporan ke Polisi an setempat sampai ke Polda Sumsel dan sampai hari ini tidak jelas kasus nya.
Padahal laporan oleh Keluarga SUPRAN bin Syamsiar sejak 2020 ke Polda Sumsel
Rekaman jejak dan sepak terjang Firli saat ini yang sedang pimpin kPK akan terus di sorot publik. Jika Firli tidak melepaskan aktifitas politik nya sambil menunggangi KPK saat ini. (*)
*Penulis Adalah Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi dan Koordinator INDONESIA BERSATU
