PERISTIWA | BUDAYA | NUSANTARA
“Seharusnya mesti diatur oleh Pemerintah, baik dengan Kepala Daerah dan Partai Politik harus memilik jiwa yang Nasionalis serta komunikasi yang baik. Agar kita menjadi Tuan di negara kita sendiri,”
Lapan6Online | Jakarta : Kebudayaan tidak akan pernah Hilang. Kesenian adalah Kendaraan nya.’ Aset Nusantara, baik yang nampak berupa materiil maupun non materiil sangat penting. Bisa berupa kebudayaan, juga kesenian. Lantaran itulah, warisan budaya Nusantara seyogyanya mesti dilestarikan.Berbicara perihal harta kekayaan, begitupun pemikiran baik itu kehormatan dan jatidiri bangsa. Seperti juga amanah, lagu kebangsaan dimana jiwanya dibangun. Agar paralel demi kemajuan bangsa dan negara.
Demikianlah, pernyataan tersebut diungkapkan secara lugas dan terang terangan oleh Nita Budhi Susanti S.E, M.M atau dikenal Ratu Boki yang merupakan isteri Sultan Ternate, almarhum Mudaffar Sjah.
Boki katakan, acapkali terdengar kabar orang orang berebutan mencari Harta Karun. Semisal saja, di Ternate diketemukan lempengan lempengan Kuningan, lalu dibilang itu emas.“Apakah itu hanya permainan dan ada di Indonesia. Ada lagi yang gambarnya Soekarno. Ataukah ini hanya permainan elit tertentu ?,” celetuknya penuh tanda tanya saat sesi tanya jawab di seminar yang digelar di Gedung Joeang 45 bilangan jalan Cikini Raya Jakarta Pusat, bertajuk,’Sarasehan Warisan Nusantara, Energi Budaya Pemersatu Bangsa’ di Jakarta, pada Senin (27/06/2022)
Dirinya menegaskan, apabila ada yang bertanya padanya terkait harta karun kerajaan yang ada di Luar Negeri ataupun terpendam. Harta karun itu, kehormatan dan harga diri kita, sebagai bangsa menjaga tatanan dan nilai nilai luhur bangsa Indonesia, tukasnya.
“Indonesia untuk mencukupi kebutuhan Dunia sudah sangat lebih dari cukup. Lalu, yang jadi pertanyaan, apakah pemiliknya orang Indonesia atau tidak ?,” ujar Ratu dari Kerajaan Ternate yang sempat menjabat di legislatif selama dua (2) kali itu.
“Tak pelak, pada umumnya menyesuaikan dengan ‘aturan main’ pihak Investor (Oligarki). Imbasnya, Investor tersebut bakal menguasai asset dari dunia usaha itu atau Sumber Daya Alam (SDA), dan Aset,” lanjutnya.
Lantaran itu, “Seharusnya mesti diatur oleh Pemerintah, baik dengan Kepala Daerah dan Partai Politik harus memilik jiwa yang Nasionalis serta komunikasi yang baik. Agar kita menjadi Tuan di negara kita sendiri, “ ujar Ratu Boki.
“Kami para Pemangku Adat tidak ingin negara ke depan menjadi negara kerajaan. Hal tersebut ga perlu. Kamu mengakui kedaulatan bangsa Indonesia ini dengan NKRI. Namun, perhatikanlah budaya dan hak hak masyarakat adat, jangan sampai budaya asli kita hilang,” ujarnya
Boki pun angkat bicara dan mengkritisi, memang jikalau sudah ada investor masuk, perlahan lahan supaya budaya dan adatnya tidak berontak, mulailah dikikis dengan segala macam intrik intrik politis. Hal tersebut, bukan rahasia umum lagi
” Sangat disayangkan, apabila Partai Politik, Kepala Daerah. Jika tidak memiliki jiwa Nasionalis, dan kepemilikan terhadap adat itu sendiri bakal repot,” timpalnya.“Sejatinya, kami (pemangku adat) tidak menolak investasi masuk ke Indonesia. Pembagian ini loh, yang tadi se misalkan saja ada investasi baik kayu atau segalanya, setidaknya paling tidak ada dibagi nyata. Memang ada CSR yang disisihkan sekian persen. Lalu, CSR ini transparan atau tidak,” imbuhnya.
Akan tetapi oknum atau beberapa oknum sengaja atau masyarakat adat yang tidak dialokasikan sebagaimana mestinya.
Diketahui, turut hadir sebagai narasumber di seminar Sarasehan Warisan Nusantara, PMA Mas’ud Thoyib Jayakarta Adiningrat, Dr. Prof. Dr. Bambang Widarta, MA., Dr. Safari ANS, MSI., Ferdinant T Kapoh, dan Dr. Elly Yuniarti. Beserta beberapa perwakilan Ormas, seperti PPPKRI-Bela Negara (Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia), Pimpinan dan Majelis Gerakan Masyarakat Gotong Royong (GEMA GONG) Pancasila dan juga praktisi hukum, bahkan juga para Pemangku Adat serta kaum intelektual muda. (*Nico)