Jakarta, Lapan6online.com – Ancaman penggusuran di Jalan Sunter Agung, Jakarta Utara telah memicu polemik bagi warga Sunter yang selama ini bermukim di daerah tersebut. Diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Utara telah melayangkan surat pemberitahian penggusuran bagi warga yang sejak tahun 80 an menghuni kawasan itu. Peringatan penggusuran telah dilayangkan dua kali.
Ketua LSM LAKRI, Ical Syamsudin mengatakan, pihaknya menentang keras penggusuran tersebut. Menurut Ical, pihaknya Sudah berusaha menghadap pak wakil walikota Jakarta Utara, perihal menyikapi surat peringatan kedua yang di layangkan ke warga yang terancam penggusuran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 1 oktober 2019.
“Pasalnya, pembicaraan kami saat itu terkesan cool dan sedikit ada harapan, karena apa yang dikatakan pak wakil walikota menganut azas kemanusiaan yang berkeadilan, Dalam hal ini, pak wakil sangat nerespon keinginan kami agar dicarikan solusi yang terbaik dan tidak terkesan ada yang dirugikan semua pihak. katena ini menyangkut hajat orang banyak bahkan pentingnya diusulkan pendekatan persuasif dan dialogis. sebab itu mereka adalah penghuni yang sudah sekian lama menetap disana dan sangat pantas dimanusiakan.” Kata Ical dalam keterangan resminya kepada Wartawan.
Namun faktanya, kata Ical, malah sebaliknya, saat kami konfirmasi via telp ternyata sulit duhubungi bshkan Chat WA dari kami pun tidak dibalasnya, padahal sudah di baca. Namun begitu, pihaknya bersama warga beranggapa positif, mungkin beliau sibuk atau tengah berada di jalur lain sehingga menganggap hal ini tidak terlalu penting.
“Terlepas dari semua anggapan itu, yang terpenting bagi kami adalah kami tetap pada pendirian untuk tetap bertahan di lokasi yang rencananya akan digusur ini. Kami menolak keras upaya mereka untuk melakukan penggusuran. Dengan segala resiko, kami tetap bertahan dan terus melawan dengan cara dan siasat yang akan kami tempuh melalui aksi unjuk rasa dan upaya jalur melalui hukum. Karena bagi kami, ini merupakan hak kami selaku warga negara,” ujar ical, selaku penanggungjawab sksi hari ini.
Ical berharap aksi hari ini berjalan dengan lancar, cerdas dan tidak ada hambatan. “insha Alloh, damai dan menghadilkan kesepahaman antara pemerintah dan warganya, sesuai jargon yang di canangkan pak Gubernur saat kampanya dulu.
Untuk diketahui, Warga asal Madura yang tinggal di Sunter Agung Perkasa, Jakarta Utara, mendatangi Balai Kota pada senin (7/10) untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Sunter Agung Perkasa, menagih janji kampanye Anies yang pernah menyatakan akan membebaskan mereka dari penggusuran.
“Kami menolak penggusuran. Ini rumah kami, kami tidak akan tinggal diam apabila kami diusir dari rumah kami, karena kami tinggal lama sejak lahan yang kami huni masih dalam keadaan rawa dan berstatus quo sejak 1986 silam. Kami bagian dari jutaan pendukung dan turut andil memenangkan pasangan Anies – Sandi pada kampanye pilgub lalu.” Kata Furqon, Korlap aksi warga Sunter Agung Perkasa Delapan.
“Saat itu kami berjuang, tidak sekedar tenaga melainkan juga materi, waktu dan do’a yang setiap kali kami berkumpul setiap kamis malam dan itu dilakukan berturut-turut hingga berakhirnya pemilihan gubernur dan pada akhirnya mencapai kemenangan. Namun Kami sangat terkejut, pasca kebakaran terjadi tiga pekan silam muncul surat edaran dan himbauan agar semua warga di lingkungan kami tinggal segera mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan/rumah kami dalam waktu singkat, itu berdasarkan deadline yang diharapkan aparat satpol PP kota administrasi Jakarta utara,” terangnya.
Parahnya, surat itu diberikan saat warga tengah berduka akibat kebakaran, warga malah ditimpa beban berat atas terbitnya surat himbauan dari satuan Pol PP dengan ancaman penggusuran dengan alasan untuk proyek penyediaan saluran air.
Warga sudah menerima surat perintah pengosongan lahan pada Jumat (1/9/2019) melalui surat edaran himbauan dan peringatan 1 dan II dan diminta mengosongkan lahan paling lambat 3×24 jam hari kerja. Sebab itu mereka meminta berdialog dengan Anies agar bisa menolong dan dapat melindungi mereka dari renxana penggusuran.
“Kami berharap kepada pak Anies, Gubernur kami, dan perlu diketahui bahwa kami adalah bagian dari sejuta pemilih pak Anies yang telah mewaqafkan suara dan memenangkan dirinya pada saat pilgub lalu. Kami telah berperan mensukseskan kemenangannya di wilayah Sunter Agung Perkasa, Jakarta Uara. Kami berharap tuntutan kami dipenuhi sesuai dengan janji Pak Anies, Gubernur kami. Siapa dan untuk apa jargon yang bapak canangkan itu, katanya “Maju kotanya, bahagia warganya?.” kata Furqon.
Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Anies menyatakan tak akan melakukan penggusuran, namun menata kampung di Ibu Kota. Dia mengatakan tujuan penataan kampung adalah untuk menyejahterakan warga Jakarta.
Anies juga pernah menyinggung soal penggusuran saat berpidato dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-491 Jakarta, 22 Juni lalu. Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta itu, Anies mengajak anggota dewan agar saling berkoordinasi untuk memastikan warga merasakan keadilan.
“Yang kecil, jangan sampai tersingkir. Jangan sampai terkalahkan. Tugas kita memastikan mereka mendapatkan keadilan dan tempat sepadan,” kata Anies saat itu.
Oleh karena itulah, ratusan warga Sunter Agung Perkasa Delapan ini mendatangi Gubernur Anies Baswedan untuk meminta perlindungan dan solusi bagi masa depan mereka.
Jaminan Tidak Ada Penggusuran
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta telah menugaskan Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Reswan bersama Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Aripin, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, Dinas UKM, Dinas Tata Air, dan lainnya iuntuk menuntaskan persoalan ini dengan menerima perwakilan Warga yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya.
Reswan mengatakan, pihaknya menjamin tidak akan ada penggusuran. Reswan juga menjamin akan menuntaskan persoalan ini sampai tuntas. Nanntinya, kordinasi akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang penyelesaiannya akan dituntaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP DKI Jakarta dan Kesbangpol. Ke depan pihak pemerintah akan meninjau lokasi warga dan menuntaskan persoalan. (*)
