POLITIK | EKONOMI | NUSANTARA
“Perkiraan saya, jika pemerintahan ini tetap seperti gaya sekarang, maka utang publik (pemerintah+BUMN+BI) sampai dengan 2024 sekitar Rp 18.000 triliun,”
Lapan6Online | Jakarta : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo masih diemban Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dikhawatirkan terus membengkak.
Perkiraan utang negara hingga akhir periode Jokowi, dihitung oleh mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, mencapai belasan ribu triliun.
Utang yang kemungkinan akan terus bertambah, disebutkan Said Didu, berasal dari pembiayaan oleh pemerintah, BUMN, dan juga Bank Indonesia (BI).
“Perkiraan saya, jika pemerintahan ini tetap seperti gaya sekarang, maka utang publik (pemerintah+BUMN+BI) sampai dengan 2024 sekitar Rp 18.000 triliun,” ujar Said Didu melalui akun Twitternya, pada Selasa (5/4/2022).
Lebih lanjut, dalam catatannya Said Didu mendapati utang yang ada pada masa pemerintahan Jokowi hingga akhir tahun 2021 kemarin sudah lebih tinggi dari catatan para politisi yang menyebut mencapai Rp 7.000 triliun. “Akhir 2021 sudah Rp 13.440 triliun,” demikian Said Didu. (*rmol/red)
*Sumber : rmol.id
