OPINI | POLITIK
“Mega proyek bendungan Cijurey yang terdiri dari paket I dan paket II di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp3,8 triliun, mega proyek yang di bawah SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum Kementerian PUPR beberapa kali gagal tender,”
Oleh : Jajang Nurjaman
SAMPAI 20 September 2022 realisasi belanja negara baru Rp 1.913,9 triliun atau 61,6% dari target, masih ada sisa belanja sebesar Rp 1.192,5 triliun. Anehnya baik presiden Joko Widodo beserta anak buahnya tampak santai, bahkan katanya tetap optomis sisa anggaran akan terserap di kuartal IV alias akhir tahun.
Harusnya presiden Joko Widodo marah besar, karena dibalik rendahnya serapan belanja negara akibat para pembantu presiden lelet dan tidak serius bekerja. Banyak proyek yang molor dan berpotensi gagal dikerjakan di tahun 2022.
Sayangnya, bukannya bekerja serius dan gerak cepat beberapa menteri kita malah selengean, lihat saja menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat acara KTT G20 di Bali, entah apa yang dipikirkan malah sok cari perhatian jadi tukang fotografer.
Center for Budget Analysis CBA, mencatat sejumlah proyek besar di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR banyak yang molor dan terancam gagal terealisasi di tahun 2022.
Contohnya mega proyek bendungan Cijurey yang terdiri dari paket I dan paket II di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp3,8 triliun, mega proyek yang di bawah SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum Kementerian PUPR beberapa kali gagal tender. Mega proyek bendungan Cijurey seharusnya di tahun 2022 ini sudah dikerjakan, namun hingga november akhir ini terancam molor.
Selain mega proyek bendungan Cijurey, mega proyek bendungan Cibeet juga mengalami hal yang sama. Mega proyek bendungan Cibeet yang terdiri dari paket I dan paket II bernilai Rp 5,4 triliun terancam molor.
Dari dua mega proyek saja, total pagu anggaran yang kemungkinan gagal terserap di tahun anggaran 2022 sebesar Rp 9,2 trilun. Jadi pantas jika serapan belanja negara sampai akhir september 2022 begitu minim, karena sejumlah mega proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR terus molor. Lebih miris lagi, bukannya serius bekerja sang menteri Basuki Hadimuljono malah sibuk cari perhatian di KTT G20.
Atas kondisi di atas, Center for Budget Analysis meminta presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Jadi menteri tidak perlu kebanyakan gimik atau sok lucu, rakyat saat ini butuh kinerja nyata dari pemerintah bukannya lawakan atau tingkah sok jenaka para elite. (*)
*Penulis Adalah Koordinator CBA
