Oleh : Muslim Arbi
SETELAH Jokowi jadi timses Ganjar sebagai Capres, beranikah para Mentri bertindak beda dengan Presiden? Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan telah lakukan tindakan politik dengan menjadikan diri nya sebagai ketua Timses Ganjar. Meski pun itu tidak tertulis dalam sebuah keputusan.
Secara defacto. Tindakan Jokowi memperkenalkan Ganjar dan akhirnya di tetapkan secara defenitif sebagai Capres PDIP adalah bukti yang tak terbantahkan.
Langkah Jokowi sebagai kepala pemerintahan pasti akan di taati oleh Para Mentri dan Para Menko nya. Jika tidak akan di anggap langkah tidak taat atau tak loyal atasan.
Menko perekonomian: Airlangga Hartanto, Ketua Umum Golkar, Mentri Perdagangan, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Mentri Pertahanan nya, Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, PPP dan PKB kader nya berada di dalam pemerintahan.
Jokowi telah menjadikan diri nya sebagai ketua Timses Capres Ganjar. Karena Jokowi adalah juga petugas Partai PDIP. Apakah ada pilihan lain dari Menko dan para Mentri nya untuk ambil garis politik dari Jokowi sebagai atasan para mentri?
Para Mentri sebagai anak buah atau bawahan Presiden sudah pasti harus nunut, patuh dan taat. Jika tidak akan dianggap melawan dan tidak loyal.
Sehingga dengan demikian, para Mentri nya sudah pasti akan mentaati dan menuruti langkah dan tindakan Presiden nya.
Di sinilah bahayanya: Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan sekaligus Petugas Partai. Dengan demikian. Sesungguh nya yang terjadi adalah Negara di bawah Partai Politik. PDIP sebagai Partai Politik posisi nya lebih tinggi dari Negara, Rakyat dan Pemerintahan.
Presiden sebagai kepala Negara, kepala Pemerintahan dan Petugas Partai telah menjadikan kekuasaan nya: otoriter karena para pembantu nya tidak bisa melawan.
Dengan terpilih nya Ganjar yang di sodorkan oleh Jokowi kepada Megawati sebagai Ketua Umum Partai. Dan tidak ada opsi lain dari Megawati: Maka sesungguhnya Megawati harus tunduk dan taat kepada Jokowi sebagai Petugas Partai nya.
Maka kekuasaan Jokowi: menjadi mutlak. Karena Ketum PDIP harus tunduk pada Jokowi. Demikian juga para Mentri nya di Kabinet yang ketua umum partai sekali pun.
Setelah Megawati sebagai Ketum PDIP tunduk pada kemauan dan kepentingan Jokowi, apakah ketua umum lain yang berada di kabinet: Airlangga, Prabowo, Zulhas dan Muhaimin ambil pilihan lain?
Atas dasar itu, sehingga Kendali Jokowi atas Istana mengambil sikap memusuhi Partai – Partai yang deklarasikan Capres lain di kehendaki Istana?
Dan pantas kalau publik anggap Istana dengan berbagai upaya agar Anies sebagai Capres Non Istana akan di buat gagal di tetapkan KPU dengan menggunakan Instrumen KPK dan MA dalam kasus Gugatan Moeldoko?
Sistem dan cara Jokowi ini tidak kah menjadikan negara ini sebagai Negara Totaliter dan Otoriter ala Partai Komunis? Jakarta, 27 April 2023. (*)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan
