Jakarta, Lapan6online.com : Skandal korupsi Jiwasraya menjadi skandal mega korupsi terbesar di era Pemerintahan Jokowi yang belum juga tuntas. Pemerintah dikabarkan telah mewacanakan untuk kembali menyehatkan PT. Asuransi Jiwasraya melalui guyuran dana likuid atau biasa disebut dengan istilah bail out.
Hal ini mendapat respon keras dari Ekonom senior Indef, Faisal Basri. Mantan Sekjen Partai Amanat Nasional mengatakan rencana pemerintah mengguyur dana likuid untuk Jiwasraya itu tidak tepat.
Menurut Faisal tak elok karena membebankan kerugian Jiwasraya dengan memakai uang rakyat, yaitu lewat APBN. Padahal, Jiwasraya ambruk karena di garong alias dikorupsi
Diketahui, istilah bail out adalah istilah ekonomi dan keuangan yang digunakan untuk menjelaskan situasi dimana sebuah entitas yang bangkrut atau hampir bangkrut, seperti perusahaan atau sebuah bank diberikan injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Dalam hal Jiwasraya yang ambruk karena di Korupsi, bail out diwacanakan akan dikucurkan oleh pemerintah. Inilah yang membuat geram Faisal Basri.
“Saya agak bingung aja kalau dari APBN, kok kelakuan para garong lantas rakyat yang bayar. Ini gimana sih?,” kata Faisal di Jakarta Selatan, dikutip Lapan6online dari IndonesiaInside.id, Jumat (6/3/2020).
“Harusnya bukan bail out tapi bail in. Prinsip dasarnya janganlah rakyat dibebankan karena proses penggarongan oleh Benny Tjokro dan kawan-kawan,” imbuh dia.
Faisal menyarankan pemerintah membentuk lembaga penjamin polis. Sehingga jika kasus gagal bayar kembali muncul sudah jelas pembiayaannya dari lembaga penjaminan itu.
“Sekarang RUU nya pun belum ada. Harusnya 3 tahun setelah diundangkan (UU Perasuransian), Oktober 2017 sudah ada,” kata Faisal.
Kemudian, Faisal meminta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dievaluasi. Ketiga harus dihindari dampak penyebarannya kepada perusahaan asuransi lainnya. Demikian Faisal Basri.
(*/RedHuge/Lapan6online.com)
